Kajari Serang: Hak Karyawan Harus Dipenuhi Meski Lagi Covid-19

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang Supardi dan Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Serang Didin Haryono usai menandatangani perpanjangan MoU.

SERANG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang Supardi ikut prihatin terhadap kondisi ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19. Meski begitu, ia mengimbau kepada perusahaan agar tetap memberikan hak-hak pekerja, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Supardi usai penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang dengan Kejari Serang, Rabu (9/9).

Kata Supardi, pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi lesu. Pihaknya yang turut prihatin tidak akan melakukan sesuatu yang frontal terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

“Kemungkinan besar kita akan menģubah pola. Yang dulu itu dengan pemanggilan dengan upaya sedikit keras, akhirnya kita akan bikin soft, bikin lunak dengan berbagai macam edukasi sehingga para pengusaha yang punya banyak tenaga kerja, dengan kondisi sekarang ini mereka akan tetap memberikan hak-hak pekerja,” ungkapnya.

Ke depan, lanjut dia, Kejari akan selalu memberikan imbauan kepada perusajaan agar semua hak-hak para pekerja selalu terlindungi apapun kondisinya.

Dalam kaitan perpanjangan MoU dengan BPJAMSOSTEK Cabang Serang, Supardi akan memetakan dan membuat program bersama. Seperti memberikan penegasan kepada para perusahaan jasa konstruksi agar mendaftarkan pekerja di proyeknya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK.

“Perusahaan jasa konstruksi hanya memasukkan karyawan yang bekerja di kantornya saja, sementara yang di proyek lapangan tidak dimasukkan dengan alasan bekerja hanya beberapa waktu. Itu tidak boleh. Pekerja proyek konstruksi juga harus masuk BPJAMSOSTEK,” ungkap Supardi.

Hal yang sama disampaikan Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang Didin Haryono. “Seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, para pekerja konstruksi harus masuk BPJAMSOSTEK. Seperti perusahaan jasa konstruksi mendapatkan proyek dari dana pemerintah, baik APBD maupun APBN. Dari anggaran proyek itu ada kewajiban untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJAMSOSTEK untuk para pekerja di proyeknya,” ungkap Didin.

Didin berharap dengan perpanjangan nota kesepahaman antara BPJAMSOSTEK Cabang Serang dengan Kejari Serang, kedua belah pihak semakin sinergi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pekerja dan perusahaan tentang pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJAMSOSTEK.

Sebagaimana diketahui, BPJAMSOSTEK dengan Kejari sebagai jaksa pengacara negara menjalin kerja sama untuk melakukan tindakan terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJAMSOSTEK. Begitu pula dengan perusahaan yang menunggak iuran. Tindakannya seperti memanggil perusahaan untuk datang ke kejaksaan dan menyelesaikan tunggakan iuran. (aas)