Kajati Banten Agoes Djaja menyematkan pin piagam penghargaan Purnabhakti Adhyaksa pada upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 di lapangan apel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kota Serang, Senin (23/7).

SERANG-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Agoes Djaja menegaskan tidak akan bersikap zalim dengan sembarangan menetapkan tersangka. Sikap itu merupakan cermin dari pelaksanaan amanat Jaksa Agung (JA) HM Prasetyo.

“Selama saya di sini, saya sudah menjalankan itu (amanat JA-red). Misalnya, saya tidak mau menzolimi orang, dengan asal tunjuk menjadi tersangka,” kata Agoes Djaja usai upacara Hari Adhyaksa ke-58 di kantor Kejati Banten, Senin (23/7).

Sesuai amanat JA, kata Agoes, insan adhyaksa diminta melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. “Tugas kejaksaan menjaga keutuhan dan hasil-hasil pembangunan agar dapat dinikmati masyarakat,” kata Agoes.

Sikap profesional juga dicerminkan dengan menyaring semua informasi yang diperoleh dari masyarakat. Sehingga, kejaksaan tidak sembrono dalam mengambil langkah.

“Dalam artian tetap profesional, kita cari dulu semaksimal mungkin,” ujar Agoes.
Dia juga menegaskan perkara korupsi yang diusut oleh kejaksaan bukan karena sengaja mencari kesalahan orang lain. “Mohon maaf, mungkin saya kesal sama gubernur, contoh saja, sikat gubernur. Atau enggak, saya kesal sama sekda, sikat sekda, cari masalahnya,” beber Agoes.

Namun, Agoes menyatakan tidak akan segan-segan menyeret orang yang berani membohongi instansi yang dipimpinnya. Ancaman pidana menanti orang tersebut. “Contohnya, kasus yang sudah kita tangani (kasus korupsi perawatan mobil dinas di Biro Umum Pemprov Banten-red), pura-pura sudah bayar, kenyataan begitu diperiksa, lho bohong, bohong enggak ada ampun,” tegas Agoes.

Kejati Banten juga tidak sungkan menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan bila tidak ditemukan alat bukti yang kuat. “Kalau mereka benar ternyata itu, ya kalaupun kita harus selesaikan dalam artian penyelesaian (penghentian penyelidikan dan penyidikan-red), kita lakukan,” jelas Agoes.

Hanya saja, kata Agoes, masyarakat tidak perlu menaruh curiga ketika proses penyelidikan atau penyidikan dihentikan. Sebab, penghentian tersebut dibolehkan secara hukum. “Jangan terus masyarakat menganggap ada masalah apa ini (penghentian penyelidikan-red)? Kenyataannya, kita yang mengalami, kita yang melaksanakan, kita mau bilang apalagi,” ucap Agoes.

Terkait nota kesepahaman pendampingan hukum antara Pemprov Banten dan Kejati Banten, Agoes menegaskan tidak akan memengaruhi penegakan dan pengusutan kasus korupsi di Banten. “Bukan dalam rangka penanganan kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi tidak perlu MoU,” kata Agoes.

Nota kesepahaman itu dibuat atas permintaan Gubernur Wahidin Halim agar beberapa kegiatan yang berhubungan dengan hukum didampingi kejaksaan. “Sebelum dilantik Gubernur, dalam dua kali pertemuan Beliau (Wahidin Halim-red) menyampaikan itu,” jelas Agoes. (nda/alt/ags)