Kajati Klaim Korupsi di Banten Menurun

Kajati Banten Happy Hadiastuty (tengah) membagikan bunga dan stiker pada peringatan Hari Antikorupsi, di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Senin (10/12).

SERANG – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Happy Hadiastuty mengklaim perkara korupsi di Banten mengalami penurunan. Penurunan kasus kejahatan luar biasa itu lantaran menguatnya kinerja Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Banten.

“Kalau saya melihat turun (angka penanganan tipikor-red) di Kejati Banten. Fungsi TP4D sudah menonjol dan sangat dirasakan,” kata Happy usai pembagian bunga dan stiker kepada pengendara dalam rangka peringatan hari anti korupsi sedunia di depan kantor Kejati Banten, Senin (10/12).

Dijelaskan Happy, TP4D mampu mengambil tindakan untuk mencegah perbuatan melawan hukum dengan cara mengawal program pembangunan di Provinsi Banten. Selain memberi ultimatum terhadap tindakan koruptif, TP4D juga memberi masukan agar tidak melanggar hukum.

“Sekarang lebih ditekankan di pengawalan dan pengamanan. Untuk itu kami punya TP4D. TP4D itu mengawal pembangunan sehingga mencegah tindak pidana korupsi agar proyek berjalan lancar. Kami meminalkan pelanggaran sejak awal mulai dari proses tender, pelaksanaan sampai pemeliharaan,” jelas Happy didampingi Wakajati Jacob Hendrik Pattipelohy, dan Asintel Chairul Fauzi.

Happy mengklaim telah banyak program pemerintah daerah dan proyek strategis nasional yang mendapatkan pendampingan dari TP4D. Pendampingan itu sebagai upaya mendukung program percepatan pembangunan. “Tentu kami siap mendampingi,” kata Happy.

Dikatakan Happy, selama 2018, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten sedang menyelidiki satu kasus dugaan korupsi dan satu perkara dugaan korupsi yang berstatus penyidikan.

“Ada satu yang penyidikan naik ke penuntutan. Kalau pengembalian kerugian negara ada Rp3 miliar di tahun 2018, itu dari Kejari. Kalau kami (Kejati-red) belum, karena baru mau penuntutan,” kata Happy.

Happy meminta masyarakat tidak segan untuk melapor ke instansinya, bila menemukan ada penyimpangan. “Kalau ada penyimpangan jangan takut untuk melapor. Masyarakat itu kontrol sosial,” kata Happy.

Korupsi, sambung Happy, merupakan kejahatan masif dan terstruktur. Oleh karena itu jaksa perlu meningkatkan kinerjanya untuk memberantas korupsi. “Titik poin utama memberantas korupsi itu bukan menghukum orang, tapi pengembalian kerugian negara yang diutamakan,” ucap Happy. (Merwanda/RBG)