Kantongi Uang Pungli Rp53 Juta, Dua ASN Diadili

Edy Purwanto (tengah) berbisik kepada Adang Suganda (kanan) di sela-sela pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (10/6).

SERANG– Edy Purwanto dan Adang Suganda berhasil mengantongi uang dari pungutan liar (pungli)

sebesar Rp53 juta lebih. Dua oknum aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang itu dari puluhan ASN yang mengajukan pinjaman ke Bank bjb.

Tuduhan itu terungkap dalam sidang perdana kedua terdakwa di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (10/6). Pungli berkedok biaya administrasi itu terungkap saat operasi tangkap tangan (OTT) digelar petugas Satreskrim Polres Serang Kota, Senin (23/10/2017).

Sesuai surat dakwaan, perkara itu bermula pada Senin (17/10/2017). Salah satu guru sekolah dasar (SD) bernama Mujeni berniat mengajukan pinjaman ke Bank bjb. Mujeni menemui Bendahara Pembantu Gaji UPT Dindikbud Kecamatan Taktakan, Edy Purwanto di kantornya. Edy kemudian mengarahkan Mujeni agar berkoordinasi dengan Adang.

“Keesokan harinya, Adang Suganda menemui saksi Mujeni untuk mengonfirmasi permohonan kredit. Saksi Mujeni mengutarakan niatnya untuk mengajukan pinjaman Rp220 juta,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Serang Subardi.

Pada Kamis (19/10/2017), Mujeni mendatangi kediaman Adang dengan membawa berkas persyaratan pinjaman. Adang kemudian menyerahkan blangko pinjaman bank untuk diisi oleh Mujeni. Sembari mengisi blanko, Mujeni menanyakan biaya administrasi yang harus dikeluarkan. “Adang Suganda mengatakan untuk biaya administrasi Rp1,5 juta,” kata Subardi di hadapan majelis hakim yang diketuai Muhammad Ramdes.

Mujeni merasa keberatan. Dia meminta agar nilainya dikurangi. Mujeni diminta berkomunikasi langsung dengan Edy mengenai nominal yang diminta. Namun, Mujeni enggan menemui Edy. “Dengan terpaksa Mujeni menyetujui biaya administrasi tersebut,” kata Subardi.

Setelah persyaratan dinilai lengkap, Adang mendatangi kantor UPT Dindikbud Taktakan. Dia berniat meminta tandan tangan Edy dan kepala UPT Safuri agar pengajuan pinjaman dapat diproses. Selain mengurus pinjaman Mujeni, Adang membawa berkas pengajuan pinjaman milik ASN lain.

Bank bjb KCP Rau kemudian menyetujui pinjaman Mujeni dan ASN lain dari UPT Dindikbud Taktakan. Pada 23 Oktober 2017, pinjaman dapat dicairkan.

“Saat proses pencairan kredit, Adang Suganda dihubungi Edy Purwanto untuk mengingatkan biaya administrasi,” kata Subardi.

Usai pencarian, Adang menemui Mujeni di luar kantor Bank bjb KCP Rau. Dia menagih biaya adminsitrasi kepada Mujeni sebesar Rp1,5 juta.

Adang kemudian menghubungi Edy setelah menerima uang tersebut dari Mujeni. Saat itu, Edy meminta Adang menagih sisa biaya administrasi pinjaman guru SDN Ranca Telas bernama

Nuriyah. Adang kemudian menghubungi Nuriyah lantaran tak dapat menemukannya di SD tempatnya mengajar.

Nuriyah berjanji melunasi sisa biaya administrasi sebesar Rp400 ribu tersebut melalui Asep, anak lelakinya. “Saksi Asep kemudian menghubungi Adang Suganda untuk menemuinya di dekat kantor BMKG Serang,” ucap Subardi.

Setelah menerima amplop berisi uang dari Asep di lokasi yang disepakati, Adang pergi menuju kantor UPT Dindikbud Taktakan. Namun, Adang diringkus petugas saat tiba di kantor UPT Dindikbud Taktakan. “Senin 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Adang Suganda beserta barang bukti Rp1,9 juta diamankan petugas,” kata Subardi.

Namun, praktik pungli tersebut ternyata telah berulangkali dilakukan kedua terdakwa. Berdasarkan data pengajuan kredit di Bank bjb KCP Rau periode Januari-Oktober 2017, ada 60 ASN yang berprofesi sebagai guru SD mengajukan pinjaman.

Puluhan ASN itu juga terkena pungli berkedok biaya administrasi. Nilainya bervariasi mulai dari Rp800 ribu hingga Rp1,7 juta. Total uang pungli yang terkumpul sebesar Rp53 juta lebih. Dari hasil pungli itu Adang menerima bagian sebesar Rp43 juta lebih. Sementara Edi sebesar Rp10 juta.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat melanggar Pasal 12 huruf e UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal  64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 11 dengan UU yang sama. Usai pembacaan surat dakwaan, kedua terdakwa, melalui kuasa hukumnya, Haerudin tidak keberatan. (mg05/nda/ags)