Karut Marut PPDB Online, Gubernur Diminta Bertanggung Jawab

Sejumlah orangtua siswa mendatangi kantor Diskominfo di KP3B, Sabtu (30/6). Kedatangan mereka tak lain masih mengeluhkan soal sulitnya pendaftaran di hari terakhir.

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim diminta bertanggung jawab terkait pelaksanaan pendaftaraan peserta didik baru (PPDB) online tahun 2018. DPRD Banten menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Kominfo bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan PPDB.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, ribuan masyarakat Banten telah dikecewakan oleh Pemprov Banten karena mereka mau mendaftarkan anaknya sekolah ke SMA dan SMK negeri sulitnya minta ampun. “Perpanjangan masa pendaftaran melalui PPDB online kan cuma penebusan dosa atas kegagalan Pemprov. Itu bukan solusi. Harusnya Pemprov melalui dinas terkait belajar dari kegagalan tahun 2017, bukan mengulangnya,” kata Asep kepada wartawan, Jumat (29/6).

Asep melanjutkan, Dindikbud dan Diskominfo telah bermain-main dalam melaksanakan PPDB, akibatnya masyarakat yang dirugikan.

“Kami tentu sangat memahami kekecewaan masyarakat. Dan faktanya memang menyedihkan PPDB online di Banten,” ungkapnya.

Asep menegaskan, kekacauan PPDB online 2018 tidak hanya membuat masyarakat dirugikan, tapi jauh dari itu, dampaknya bisa menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemprov Banten dalam memajukan pendidikan di tingkat menengah. “Ke depan ini tidak boleh terjadi lagi, kita semua malu sebagai warga Banten. Gubernur harus bertanggungjawab atas kondisi ini. Masa mengurus PPDB online saja tidak sanggup,” tegasnya.

Senada, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina yang per 1 Juli 2018 ini memasuki masa pensiun juga menyampaikan kekecewaan yang sama. “Saya di hari terakhir tugas, harus objektif menilai. Faktanya, keponakan saya pun kesulitan saat mendaftar PPDB online. Aplikasinya eror,” kata Hudaya, usai Salat Jumat di Masjid KP3B.

Menurut Hudaya, Dindikbud dan Diskominfo harusnya melakukan studi banding ke DKI Jakarta, tetapi hal itu tidak dilakukan. Akibatnya, PPDB online di Banten kacau. “Saya melihat OPD dan pihak terkait yang bertanggungjawab soal PPDB terlalu percaya diri, akibatnya masyarakat yang dirugikan,” sindir Hudaya.

Pada Sabtu (30/6), gelombang protes dari para orangtua siswa kembali memuncak. Puluhan orangtua siswa mengamuk dengan mendatangi Diskominfo. “Hari ini kan terakhir PPDB online, tapi anak kami belum juga bisa mendaftar di aplikasi,” kata Abdurohman, salah satu orangtua siswa dari Kota Serang yang ikut datang ke KP3B.

Ia pun mengaku kecewa, sebab di hari terakhir tidak ada pejabat tinggi dari Diskominfo dan Dindikbud yang bisa ditemui warga. “Kami hanya ditemui tenaga ahli, itu pun dari Inspektorat. Bagaimana dengan nasib anak kami,” keluhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dindikbud Banten Joko Waluyo mengatakan, perpanjangan waktu penerimaan PPDB tahun 2018 hingga 30 Juni, dikarenakan banyaknya permohonan orangtua calon siswa baru SMA SMK yang memintanya. Hal itu disebabkan masa waktu PDDB sebelumnya banyak yang melalui hari libur. “Setidaknya dengan penambahan waktu ini, para calon siswa atau pun orangtuanya dapat mendiskusikan terlebih dahulu sebelum memilih alternatif ke dua sekolah yang akan ditujunya,” kata Joko.

Masa waktu PPDB Banten yang semula 21-27 Juni 2018 menjadi 21-30 Juni 2018. “Pengumuman tetap dilaksanakan pada 2 Juli 2018. Dan selama perjalanan PPDB diawasi oleh Inspektorat Provinsi Banten, hal ini dilakukan sebagai pencegahan terhadap praktik-praktik penyimpangan pada pelaksanaannya,” ungkapnya. (Deni S/RBG)