KASN Tolak Permohonan WH, Dewan Nilai Terlalu Sembrono

SERANG – Dua permohonan Gubernur Banten Wahidin Halim ditolak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pertama, keinginan WH soal open bidding (seleksi terbuka) ulang jabatan Sekda Kota Tangerang. Kedua, permohonan WH untuk menghentikan open bidding dua jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Banten.

Asisten Komisioner KASN John Ferdianto mengatakan, KASN sudah melayangkan surat ke Pemprov Banten. “Intinya, kami tidak menyetujui pemberhentian open bidding itu,” ujar John saat dihubungi Radar Banten melalui telepon seluler, Rabu (8/1).

John mengatakan, surat dengan Nomor B-105/KASN/01/2020 tertanggal 8 Januari 2020 itu sudah diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Dalam surat yang ditandatangani Ketua KASN Agus Pramusinto, KASN merekomendasikan agar proses open bidding dilanjutkan.

Kata dia, penghentian open bidding di Pemprov Banten tidak sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang ASN yang di dalamnya mengatur mengenai pengisian JPT Pratama. Sebelum rekomendasi KASN keluar, pihaknya juga sudah mengklarifikasi ke panitia seleksi (pansel) beberapa waktu lalu.

“Setelah kita teliti dan klarifikasi, tidak ada alasan untuk menghentikan proses open bidding,” ungkapnya.

Ia menerangkan, dalam proses open bidding ada empat tahapan yang harus dilalui sesuai Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019, mulai dari rekam jejak, penulisan makalah, asesmen, dan wawancara. “Ternyata setelah asesmen diberhentikan, kan tidak boleh. Apalagi, minimal nilai 70 itu tidak disepakati di awal proses open bidding,” ujarnya.

Dalam surat itu, John mengatakan, rekomendasi KASN meminta pansel melanjutkan proses open bidding secepatnya. KASN tetap akan mengawasi proses open bidding sampai tuntas.

Seperti diketahui, pansel menghentikan proses open bidding dua JPT Pratama di lingkup Pemprov Banten, yakni Asda I dan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena peserta yang mendapatkan nilai 70 lebih dalam tahap asesmen kurang dari tiga orang.

Sebelumnya, WH juga meminta Walikota Tangerang Arief R Wismansyah untuk melakukan ulang lelang jabatan Sekda Kota Tangerang. Hal itu tertuang dalam surat tanggal 22 November 2019 Nomor 078/3970-BKD/2019 perihal rekomendasi hasil seleksi calon Sekda Kota Tangerang. Surat itu juga ditembuskan kepada KASN.

Komisioner KASN Mustari Irawan mengatakan, ada sedikit miss komunikasi, mungkin karena keterbatasan tentang UU dan peraturan pemerintah terkait ASN. “Kalau keliru, kami dari KASN harus meluruskan. Karena yang sepenuhnya bisa menunda, membatalkan adalah KASN, sejauh aturan-aturan tidak diikuti. Termasuk di dalamnya rekomendasi yang kita berikan,” ujarnya.

Kata dia, Walikota punya kewenangan penuh memilih satu dari tiga calon yang diajukan pansel untuk dilantik. Apabila proses open bidding di Kota Tangerang sudah sesuai. “Gubernur tidak punya kewenangan,” tegas Mustari.

Akhirnya, Herman Suwarman resmi dilantik sebagai Sekda Kota Tangerang oleh Walikota Tangerang. Herman menjadi salah satu dari tiga peserta terbaik hasil open bidding pada Oktober 2019 lalu.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya menjalankan peraturan perundangan. Namun, pihaknya menyerahkan ke KASN. “Silakan KASN mau berpendapat apa. Kan saya didatangi KASN. Kita kembalikan ke KASN. Kita lanjutkan kalau rekomendasinya begitu,” ujarnya.

Ia mengaku belum menerima secara resmi surat dari KASN. Namun, apabila perintah KASN dilanjutkan maka tidak masalah.

Terkait kebijakan WH yang kerap berbenturan dengan KASN, Al mengatakan, posisi Pemprov memberikan pertimbangan sesuai kewenangan.

“Bukan soal diterima atau ditolak,” terangnya.

Al menegaskan, kompetensi manajerial sesuai Permenpan RB Nomor 38 skala empat yang rata-ratanya minimal 70 dan harus terpenuhi tiga orang, karena yang dihantarkan pansel ke Gubernur harus sama kualifikasinya. Sehingga, siapa pun yang dipilih, sama.

“Saya berharap ini langkah yang harus diapresiasi karena kita ingin mendapatkan kualifikasi yang maksimal,” ujarnya.

Apabila dilanjutkan, kata dia, para peserta akan mengikuti seleksi berikutnya seperti penulisan makalah, wawancara, kesehatan, hingga rekam jejak.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Gubernur Banten untuk melanjutkan proses open bidding jabatan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta jabatan Asda I di Lingkungan Pemprov Banten, yang telah dihentikan oleh panitia seleksi (pansel).

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Radar Banten, surat rekomendasi agar proses lelang jabatan kepala Dindikbud dan Asda I dilanjutkan ditandatangani langsung oleh Ketua KASN Agus Pramusinto tertanggal 8 Januari 2020. Surat dengan nomor B-105/KASN/01/2020 perihal rekomendasi atas pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemprov Banten ditujukan kepada Gubernur Banten dan ditembuskan kepada Mendagri, Menpan-RB, dan Kepala BKN.

Salah satu rekomendasi KASN adalah meminta Gubernur Banten untuk segera menugaskan kembali pansel untuk melanjutkan proses seleksi terbuka jabatan kepala Dindikbud dan Asda I.

DUKUNG KASN

Menanggapi keputusan KASN, Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengapresiasi rekomendasi tersebut. Menurutnya, KASN telah mengambil keputusan yang tepat. “Sejak awal kami menilai keputusan pansel menghentikan proses seleksi terlalu terburu-buru dan offside,” kata Nizar kepada Radar Banten usai rapat koordinasi Komisi V dengan Sekda Banten di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kota Serang, Rabu (8/1).

Politikus Gerindra itu melanjutkan, alasan penghentian open bidding terlalu sembrono, mengingat pansel tugasnya hanya melakukan seleksi bukan pengambil keputusan.

“Dindikbud merupakan mitra kerja Komisi V yang saat ini kepala dan sekretarisnya dijabat pelaksana tugas (Plt). Dengan penghentian open bidding maka pengisian jabatan kepala Dindikbud semakin tidak jelas,” tegasnya.

Dikatakan Nizar, dengan dilanjutkannya proses seleksi jabatan, maka pengisian jabatan kepala Dindikbud dan Asda I yang kosong bisa dilakukan awal tahun ini.

“Kita tidak bicara siapa peserta seleksinya, yang kita dorong adalah seleksinya dilaksanakan sesuai aturan,” tegasnya.

Nizar berharap, Gubernur Banten segera menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut. “Sekarang ini kita tidak ingin saling menyalahkan atas penghentian proses seleksi, yang kita dorong adalah proses seleksi segera dilanjutkan oleh pansel,” ujarnya.(nna-den/alt/ira)