Kasus Kekerasan Anak di Banten Capai 35 Orang

0
960 views
Sejumlah anak jalanan meminta uang kepada pengendara usai mengelap kaca mobil, di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Jumat (24/7).

SERANG – Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, sejak Januari hingga Juni 2020, ada 35 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi mendapatkan laporan 11 kasus kekerasan anak di Banten.

Ketua LPA Provinsi Banten M Uut Lutfi mengatakan, 35 kasus didominasi kejahatan seksual dengan presentasi 95 persen. “Berdasarkan hasil assessment, sebelum terjadi kasus kejahatan seksual mereka memulai perkenalan di medsos dan ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung,” ujarnya kepada Radar Banten, Jumat (24/7).

Mirisnya, lanjut Uut, kebanyakan kasus ini pelakunya lebih dari satu orang dan sebelum disetubuhi korban dicekoki obat terlarang dan minuman keras. Dari jumlah kasus tersebut, pelaku tidak hanya kategori usia dewasa namun ada juga yang kategori usia anak yaitu usia di bawah 18 tahun. “Ada kasus yang lokasinya  di tempat penginapan (hotel-red),” ungkapnya.

LPA Provinsi Banten mengajak kepada semua pihak untuk peduli terhadap anak sebagai aset bangsa Indonesia ke depan. “Bagaimana terwujudnya Indonesia maju kalau anak Indonesia belum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya,” tegas Uut.

Ia  mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah agar betul-betul menjalankan amanat konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak baik dari aspek anggaran maupun dari aspek penguatan kelembagaan. “Bagaimana anggaran untuk anak harus menjadi prioritas dan sarana untuk anak harus betul-betul ramah, aman, dan nyaman bagi anak,” terangnya.

Kata dia, sampai saat ini Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Provinsi Banten masih minim dan belum ada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Hal ini berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Padahal LPKS dan LPAS merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Akhirnya, anak yang sedang menjalani proses hukum banyak yang ditempatkan di tahanan dan rutan yang diperuntukkan untuk orang dewasa.

Uut mengatakan, peran orangtua dalam pola asuh agar lebih moderat yaitu bagaimana ruang komunikasi dibuat senyaman mungkin untuk anak agar anak berani dan nyaman curhat kepada orangtuanya. “Libatkan dan berikan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya disaat pertemuan dan musyawarah keluarga,” tuturnya.

Kepedulian masyarakat dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan peranannya. Ia berharap, stigmatisasi dan bullying akan hilang bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Sementara itu, Wakil Ketua P2TP2A Provinsi Banten Yayah Rukhiyah mengungkapkan, ada 11 kasus kekerasan anak yang dilaporkan kepada P2TP2A. Mayoritas kejadian kekerasan itu terjadi di Kota Serang.

Kata dia, dibandingkan tahun lalu, jumlah kekerasan anak tahun ini mengalami penurunan. “Sedangkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga-red) meningkat,” tuturnya.

Yayah mengungkapkan, ada beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap anak mulai dari pergaulan hingga broken home. Selain itu, lemahnya pengawasan dari orangtua menjadi faktor lainnya. “Kekerasannya dilakukan oleh orang lain, tapi ada juga oleh orangtuanya sendiri,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, bukan hanya memberikan perlindungan khusus anak pihaknya juga berupaya melakukan pemenuhan hak-hak anak. Mulai dari pemenuhan hak sipil, hak lingkungan, hak kesehatan, serta hak-hak lainnya. “Kami berupaya melakukan upaya preventif terlebih dahulu,” ujarnya. (nna/alt)