Kasus Pemukulan Tenaga Kerja Lokal, Dua TKA Masih Jadi Saksi

SERANG – Dua tenaga kerja asing (TKA) berinisial TXS dan TCG masih berstatus saksi. Alat bukti dugaan penganiayaan oleh dua buruh asal Tiongkok terhadap salah seorang tenaga kerja lokal di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 itu masih dicari polisi. “Sekarang masih proses pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi. (Status-red) ya, masih saksi,” kata Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin dihubungi Radar Banten, Selasa (11/9).

Diketahui, TXS dan TCG diamankan Satreskrim Polres Serang Kota, Sabtu (8/9). Keduanya dituding telah menganiaya seorang pekerja lokal berinisial MM. Perselisihan itu berawal dari kesalahpahaman antara TXS dan MM. Saat itu MM sedang bercanda dengan TXS.

Namun, dibantu TCG, TXS malah memukul bagian wajah MM. “Tentu saja dokumen-dokumen TKA itu akan diperiksa. Kita akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan instansi terkait lainnya,” kata Komarudin.

Pemukulan itu memicu kemarahan pekerja lokal lainnya. Puluhan tenaga kerja lokal lain berusaha menyerang kedua TKA tersebut. Lantaran ketakutan, kedua TKA menyelamatkan diri ke dalam kontainer. Puluhan tenaga kerja lokal itu kemudian mengepung kontainer tersebut.

Keributan di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, itu baru dapat diredam setelah personel kepolisian mendatangi lokasi kejadian. “Karena hari ini libur, koordinasi akan kita lakukan besok,” kata Komarudin.

Kapolda Banten Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra mengatakan, aparat kepolisian telah menjalin komunikasi antara karyawan dan manajemen perusahaan supaya peristiwa tersebut tidak berkembang menjadi isu liar. “Kita coba fasilitasi dan komunikasi, baik pihak karyawan yang lain dari WNI maupun pihak manajemen dan melibatkan ketenagakerjaan supaya isu-isu pemukulan itu tidak berkembang secara liar dan menjadi hal-hal yang merusak kondusivitas wilayah Banten,” beber Teddy kepada wartawan, Senin (10/9).

Teddy menilai, kasus pemukulan itu adalah kasus pidana biasa. Jadi, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. “Ndak bagus, nanti kalau isu WNI dan WNA dijadikan pro dan kontra. Kita sama-sama bekerja menyukseskan proyek nasional yang berada di sana,” kata Teddy.

Teddy mengaku tidak perlu memberikan instruksi khusus terkait penyelesaian kasus dugaan penganiayaan tersebut. Menurutnya, secara otomatis kasus tersebut akan diselesaikan secara hukum berdasarkan perintah undang-undang. “Secara otomatis polisi adalah salah satu alat negara penegak hukum. Apabila ada pelanggaran hukum, ndak ada perintah siapa pun. Itu otomatis (penyelesaian-red),” ucap Teddy.

DIAMANKAN

Sementara itu, aksi unjuk rasa ribuan pekerja lokal PLTU Jawa 7, Minggu (9/9), berbuntut panjang. Sembilan orang pekerja lokal diamankan polisi atas tuduhan perusakan. “Sampai sekarang masih dalam pemeriksaan,” kata Komarudin.

Demonstrasi buruh itu menuntut persoalan aturan jam kerja, kenaikan upah untuk tenaga kerja lokal, dan ketersediaan tempat ibadah di kawasan proyek. “Mesti diluruskan, demonstrasi hari Minggu (9/9) kemarin tidak ada kaitan dengan peristiwa pemukulan. Tuntutannya mereka tentang upah,” kata Komarudin.

Dikatakan Komarudin, demonstrasi di area PLTU tersebut berlangsung anarkistis. Bahkan, beberapa tenaga kerja lokal melakukan perusakan sejumlah fasilitas di sana. “Karyawan lokal melakukan aksi. Namun, sangat disayangkan mereka melakukan perusakan dan ini tidak bisa dibenarkan,” ungkapnya.

Lantaran peristiwa itu, 16 tenaga kerja lokal diamankan ke Mapolres Serang Kota untuk diperiksa. “Kita tidak benarkan siapa pun menyampaikan pendapat di muka umum dengan melakukan perusakan. Kami pastikan akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Komarudin. (Merwanda/RBG)