Kasus Politik Uang: Supriadi Dituntut Tiga Tahun Penjara

Supriadi terdakwa kasus politik uang pada Pilkada Kota Serang saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (26/7).

SERANG – Bantahan Supriadi (49) tidak mengubah pendirian jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Serang. Mantan ketua DPC Partai Hanura Kota Serang itu tetap dinilai terbukti bersalah melakukan money politics. Supriadi dituntut pidana selama 36 bulan atau tiga tahun penjara. Selain pidana penjara, Supriadi dituntut membayar pidana denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriadi berupa pidana penjara selama 36 bulan,” pinta JPU Kejari Serang Selamet di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (26/7).

Persidangan sebelumnya, Supriadi mengakui telah memberikan uang sebesar Rp3 juta kepada Rusdi Firdaus (41). Uang itu diserahkan Supriadi kepada Rusdi Firdaus di rumahnya, di Kampung Perumasan Baru, Kelurahan Panggungjati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Senin (25/6) malam.

Namun, Supriadi mengelak pemberian uang itu dimaksudkan untuk dibagikan kepada warga agar memilih paslon Syafrudin dan Subadri Usuludin nomor urut tiga dalam Pilkada Kota Serang. “Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3 juta kepada saksi Rusdi Firdaus untuk bancakan atau makan-makan menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota Serang,” kata JPU Selamet membacakan keterangan Supriadi.

Selain itu, Supriadi berdalih pemberian uang itu lantaran dirinya dan Rusdi Firdaus merupakan simpatisan paslon Syafrudin-Subadri Usuludin. “Menurut terdakwa saksi Rusdi Firdaus sudah mengerti maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang tersebut,” kata JPU Selamet.

Dalih Supriadi, jelas JPU Selamet, tidak memiliki pengaruh penting. Sebab, Supriadi di hadapan penyidik mengakui telah meminta Rusdi Firdaus agar penerima uang mencoblos paslon Syafrudin-Subadri Usuludin. Keterangan tersebut tertuang dalam berkas acara halaman sembilan nomor 19.

“Perbuatan terdakwa memberikan uang tersebut sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi memilih calon tertentu telah terbukti secara sah menurut hukum,” tegas JPU Selamet di hadapan majelis hakim yang diketuai Wisnu Rahadi.

Seusai menerima uang dari Supriadi, Selasa (26/6) pagi, Rusdi menemui Heri di kediamannya, di Kampung Buah Gede, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Rusdi memberikan uang sebesar Rp220 ribu dengan pecahan Rp20 ribu untuk dibagikan kepada warga.

Rusdi berpesan agar uang itu dibagikan kepada warga masing-masing Rp20 ribu. Syaratnya, setiap penerima uang mencoblos paslon nomor urut tiga Syafrudin-Subadri Usuludin saat pelaksanaan Pilkada Kota Serang, Rabu (27/6). Namun, permintaan Rusdi ditolak Heri. Rusdi tetap memaksa dan meletakkan uang tersebut di atas tikar. Rusdi kemudian pergi meninggalkan Heri.

Selepas kepergian Rusdi, Heri keluar rumah menuju warung milik Deasy untuk membeli sampo. Lantaran khawatir hilang, uang itu disimpan Heri di bawah lipatan tikar. Saat bertemu Deasy, Heri mengaku telah menerima uang dari Rusdi. Uang itu akan diberikan dengan syarat mencoblos paslon nomor urut tiga Syafrudin-Subadri. Persyaratan itu disanggupi Deasy.

Selain menemui Heri, Rusdi juga mendatangi kediaman Manah. Rusdi memberikan uang Rp80 ribu dalam pecahan Rp20 ribu kepada warga Kampung Buah Gede, Kelurahan Karanganyar itu.

Atas rangkaian peristiwa pidana itu, perbuatan Supriadi dinilai telah memenuhi unsur Pasal 187 huruf a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana. “Tidak ditemukan sesuatu alasan apa pun, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa,” kata JPU Selamet.

Sementara, pengacara Supriadi, Muhamad Yusuf meyakini, kliennya tidak bersalah. Dia menilai kliennya diseret ke muka persidangan tanpa melalui prosedur yang berlaku. Sehingga, Yusuf meminta kliennya dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana.

“Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya,” pinta Yusuf. (Merwanda/RBG)