Kasus Positif Covid-19 di Cilegon Meningkat

0
574 views
Kondisi kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon sepi, Senin (31/8). Pelayanan perpustakaan ditutup sementara karena kasus Covid-19.

CILEGON – Deretan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon yang harus menutup pelayanan akibat pandemi Covid-19 terus bertambah.

Setelah kantor Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tutup, kini giliran kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) yang harus menutup pelayanan beberapa hari kedepan.

Kasus positif Covid-19 yang menyasar pejabat pertama kali ditemukan di Dinsos Kota Cilegon. Pejabat setingkat kepala bidang (kabid) dinyatakan positif dan membuat kantor harus disterilisasi selama dua pekan dari 24 Agustus hingga 4 September mendatang.

Beberapa hari berselang pejabat lain kembali dinyatakan positif Covid-19, kini giliran pejabat di DP3AKB Kota Cilegon. Akibatnya kantor yang berlokasi di Kecamatan Jombang itu ditutup untuk disterilisasi.

Walikota Cilegon Edi Ariadi saat dikonfirmasi mengatakan,  di kantor DPAD belum ada pejabat maupun pegawai yang terkonfirmasi positif namun, layanan dihentikan karena salah satu pegawai di kantor yang mengelola perpustakaan itu merupakan istri dari pejabat di Dinsos yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Semuanya di-off dulu, disterilisasi dulu,” papar Edi saat ditemui di kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (31/8).

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kalangan aparatur sipil negara (ASN) selain menghentikan aktivitas perkantoran sementara waktu, Edi meminta orang dari daerah lain yang akan ke Cilegon memastikan kondisi kesehatan. “Yang kunker (kunjungan kerja-red) mau ke sini saya minta di-rapid test, dipastikan tidak terkontaminasi Covid-19,” tuturnya.

Kendati sejumlah kantor OPD menghentikan pelayanan, Edi menilai tidak memengaruhi program pemerintah, para pegawai harus tetap bekerja meski dari rumah.

Terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra menuturkan, untuk kantor DPAD, yang dihentikan sementara hanya pelayanan perpustakaan. Sedangkan untuk pegawai tetap bekerja di kantor. “Dihentikan selama 14 hari untuk disterilisasi,” ujar Aziz.

Kata Aziz, dengan terus mencuatnya kasus positif Covid-19 di kalangan pejabat, Gugus Tugas telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjalankan protokol kesehatan kendati di dalam ruangan. “Tetap wajib pakai masker dan jaga jarak selama bekerja,” tuturnya.

RAPAT DI LUAR KOTA

Terus bermunculannya pejabat yang positif Covid-19 menjadi sorotan. Mahasiswa menilai hal itu menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi, salah satunya dengan tidak lagi melakukan rapat atau kunker ke luar kota khususnya zona merah.

Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Rizki Putra Sandika menjelaskan, sikap pemerintah yang menggelar rapat di luar kota bertolak belakang dengan instruksi yang dikeluarkan kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Sikap pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dengan menggelar rapat di daerah zona merah justru berpotensi menyebarkan Covid-19,” tuturnya.

Kata Rizki, seharusnya pemerintah bisa menjadi contoh yang baik bukan sekadar membuat aturan yang dilanggar sendiri. “Kenapa harus rapat di luar daerah, lebih parahnya di zona merah, kenapa tidak di dalam kota aja, selain aman, juga mendorong pendapatan daerah,” katanya.

Rizki juga mengkritisi perilaku pemerintah lain yang cenderung bertolak belakang dengan pencegahan Covid-19. Yaitu dengan melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak serta tidak menggunakan masker. “Lihat pegawai di kantor-kantor pemerintahan banyak yang tidak pakai masker saat bekerja, saya juga sering lihat berita pemerintah menyelenggarakan acara yang mengundang kerumunan,” ujarnya.

SIDANG DITUNDA

Sementara di Kota Serang, Pengadilan Negeri (PN) Serang menunda jadwal persidangan menyusul dua pegawai terpapar Covid-19. Penundaan sidang mulai dari satu pekan hingga dua pekan. “Ditunda menurut kebijakan majelis hakim masing-masing, rata-rata ditunda dua minggu,” kata Humas PN Serang Guse Prayudi, Senin (31/8).

Dikatakan Guse, kendati banyak persidangan yang ditunda namun ada sidang yang tetap dilaksanakan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan masa tahanan terdakwa yang hampir habis. “Yang disidangkan yang urgen-urgen saja,” ujar Guse.

Guse membantah pelayanan di PN Serang dihentikan. Pelayanan tetap dibuka menerima pelimpahan berkas perkara dan upaya hukum dari pihak-pihak terkait. “Kita tetap membuka pelayanan yang urgen-urgen saja,” ucap Guse.

Untuk mendeteksi pegawai lain yang terpapar Covid-19, tes swab massal kembali digelar Selasa (1/9). Usai tes, Ketua PN Serang Barita Sinaga akan menyampaikan informasi kepada media mengenai kebijakan yang akan diambil. “Apakah nanti kita tutup layanan atau tidak atau kebijakan lainnya (diambil-red) besok (hari ini-red)  setelah swab,” kata Guse.

Ketua PN Serang Barita Sinaga mengatakan penutupan kantor akan berimbas pada proses persidangan, penahanan dan pelayanan. Oleh karena itu sampai saat ini PN Serang tetap memberikan pelayanan terhadap hal-hal yang mendesak seperti pelimpahan berkas perkara. “Kalau ditutup (kantor-red) pelayanan akan terganggu. Menutup total itu tidak dimungkinkan, karena kita berurusan dengan stakeholder lain seperti kepolisian, kejaksaan dan masyarakat. Pelimpahan berkas tidak bisa kita tolak karena menyangkut masa penahanan,” kata Barita. (bam-mg05/alt)