Ilustrasi

SERANG – Penyidikan kasus dugaan korupsi korupsi proyek pembangunan Jembatan Kedaung, Kota Tangerang, senilai Rp23,42 miliar pada tahun anggaran 2013 masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten. Hingga saat ini pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten belum mendapatkan angka secara pasti nilai kerugian negara hasil audit investigatif dari BPK.

Padahal, pihak Polda Banten telah menyerahkan beberapa dokumen-dokumen proyek senilai Rp23,42 miliar itu kepada auditor BPK untuk merinci lebih lanjut kerugian negara. Bahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah melayangkan permohonan agar diketahui nilai kerugian negara dalam dugaan kasus ini melalui audit investigatif BPK RI Perwakilan Banten.

“Masih dalam proses pemberkasan. Masih terus berjalan. Kalau nilai kerugian dari BPK belum ada,” ujar Direktur Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Pol Nurullah kepada wartawan via telepon, Jumat (12/2/2016).

Sementara itu, Humas BPK RI Perwakilan Banten Yan Monagus menjelaskan, LHP BPK sudah diberikan kepada pihak Polda Banten sejak Agustus 2015 lalu. “Oh, itu sudah dari Agustus 2015 kita sudah serahkan ke pihak kepolisian. Kalau kita hanya soal laporan hasil pemeriksaannya. Di situ sudah ada nilai kerugiannya untuk Jembatan Kedaung,” ujarnya, sambil menjelaskan bahwa dirinya telah mengikuti proses serah terima jabatan.

“Iya memang itu sudah lama sekali. Saat sudah ditangani kepolisian jadi silakan ditanyakan ke kepolisian,” imbuhnya.

Kasus ini pertama kali mencuat melalui LHP Keuangan Pemprov Banten dari BPK RI tahun anggaran 2013. Setelah melalui tahap penyelidikan dan penyidikan pihak Subdit III Krimsus Polda Banten menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Sutadi, dan dari pihak swasta, Direktur PT Alam Baru Jaya M Kholis. (Wahyudin)