Forum Group Discussion (FGD) tentang akses pelayanan publik dasar bagi kelompok marjinal di Banten yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Banten, di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu (11/9).

SERANG – Rencana pembangunan daerah sudah menggunakan berbagai pendekatan dan cara, namun dalam pelaksanaannya belum terjadi pemerataan pembangunan sehingga terjadi ketimpngan sosial.

Salah satu ketimpangan yang paling nyata adalah terpinggirkannya sekelompok masyarakat (kelompok marjinal) dari berbagai program pemerintah daerah. Sehingga mereka hidup di bawah garis kemiskinan secara ekonomi.

Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang akses pelayanan publik dasar bagi kelompok marjinal di Provinsi Banten, yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Banten, di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu (11/9).

Hadir dalam FGD tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P Sumo, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten M Yanuar, Sekda Lebak Dede Jaelani, perwakilan Pemkab Pandeglang, perwakilan Pemkot Serang, perwakilan ormas, budayawan, PLN dan undangan lainnya.

Mengawali FGD, Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P Sumo menyampaikan sejumlah temuan Ombudsman terkait layanan dasar terhadap kelompok marjinal, di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang.

Temuan Ombudsman di perdesaan dan perkotaan, belum ada pemerataan pembangunan dan pemerataan layanan publik terhadap maayarakat marjinal. Kelompok marjinal masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak layanan dasar, di antaranya infrastruktur jalan yang layak, layanan kesehatan yang mudah dan murah, serta layanan pendidikan yang berkualitas.

“Hasil observasi kami, masih banyak jalan desa yang rusak parah, sehingga hanya bisa diakses dengan jalan kaki. Lalu sulitnya mendapat akses pelayanan kesehatan karena puskesmas jauh dari tempat tinggal warga, dan kurangnya tenaga medis. Berikutnya fasilitas pendidikan yang kurang dan tidak layak,” tutur Bambang mengawali diskusi.

Sebagai lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, lanjut Bambang, Ombudsman memiliki tugas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan perorangan, dalam upaya membangun jaringan kerja dan mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan publik.

“FGD ini untuk mencari solusi, agar kelompok marjinal di Banten mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan layanan dasar,” ungkapnya.

Terkait data kelompok marjinal, Bambang mengatakan, pihaknya mengacu data BPS Banten dan Dinas Sosial (Dinsos) provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah penduduk miskin di Banten lebih dari 600 ribu keluarga. Namun yang dijadikan sampel observasi hanya di Lebak, Pandeglang dan Kota Serang.

“Tindaklanjut dari FGD ini yaitu menyusun rekomendasi untuk Pemprov Banten, dan kabupaten kota, sehingga tidak terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik terhadap kelompok marjinal,” ungkapnya.

Masih dikatakan Bambang, kaum marjinal merupakan kelompok masyarakat pra-sejahtera, berada di lingkungan perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, mereka mempertahankan hidupnya dengan menjadi pemulung, pengemis, gelandangan, atau buruh kasar. Di perdesaan, mereka biasanya adalah golongan petani miskin atau buruh tani, nelayan, peladang atau pekerja kebun, yang biasanya tinggal di daerah terpencil, sulit dijangkau, atau minim infrastruktur.

“Istilah kelompok marjinal muncul berdasarkan tolok ukur atau patokan-patokan ekonomi. Jangankan akses terhadap sumber-sumber atau bantuan ekonomi. Akses terhadap hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan masih sulit. Padahal, sehat dan terdidik adalah salah satu kunci untuk membongkar status ekonomi mereka yang sangat rentan itu,” bebernya.

Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada memaparkan,  kelompok marjinal juga mencakup di dalamnya para penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), mantan narapidana, tuna sosial dan yang lainnya.

Untuk kelompok-kelompok semacam ini, intervensi sosial yang dilakukan harus berbeda dengan kelompok-kelompok yang miskin secara ekonomi. “Jumlah kaum marjinal yang ini, tidak sebesar mereka yang terpinggirkan secara ekonomi, namun secara sosial atau politik juga perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah,” ujar Uday.

Ia melanjutkan, untuk menjamin kelompok marjinal mendapatkan hak layanan dasar, diperlukan kerja sama semua pihak. Terutama pemerintah, pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu perlu dilibatkannya elemen masyarakat. “Warga yang kurang mampu secara ekonomi khususnya di Pandeglang dan Lebak, termasuk di Kota Serang belum semuanya tersentuh program pemerintah. Akibatnya program pengentasan kemiskinan sulit diwujudkan,” tuturnya.

Uday berharap, pemenuhan layanan dasar pada kelompok marjinal tidak hanya berupa bantuan sosial, namun juga pemberdayaan dan edukasi.

“Menanggulangi kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan oleh kepala daerah dan dinaa terkait, tapi harus gotong royong semua,” pungkas Uday.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Banten M Yanuar mengakui bila persoalan layanan dasar wajib hukumnya diberikan kepada semua masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada solusi bersama terkait adanya hambatan dari sisi regulasi.

“Selama ini pemprov hanya bisa berbuat sesuai kewenangan yang dimiliki. Makannya harus ada langkah konstruktif mungkin dari ombudsman bisa memberi masukan diperkenankan ada diskresi pimpinan,” katanya.

Pemprov Banten, tambah Yanuar, setiap tahun berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan, namun dilapangan ada aturan yang harus dipatuhi.

“Warga miskin di Banten masih tinggi, mayoritas mereka adalah kelompok marjinal yang tersebar di delapan kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sekda Lebak Dede Jaelani berharap, pemerintah pusat dan provinsi dapat membantu dari sisi anggaran, guna memberikan layanan dasar kepada kelompok marjinal.

“Pemkab Lebak anggarannya terbatas, sehingga kesulitan dalam melakukan pemerataan pembangunan disemua desa, sehingga berimbas pada layanan dasar yang belum optimal,” katanya. (Deni S)