Kebijakan Pemprov Tidak Konsisten

0
1796
Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada para pengendara motor ketika pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Serang beberapa waktu lalu. Kini penerapan Gubernur telah mengeluarkan instruksi penerapan PPKM Mikro.

Gubernur Berlakukan PPKM Mikro

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam Ingub yang ditandatangani Gubernur pada 7 Februari itu melonggarkan sejumlah kebijakan yang sebelumnya diatur pada regulasi sebelumnya. Misalnya saja terkait pembatasan bekerja di kantor yang sebelumnya hanya diperbolehkan 25 persen, kini menjadi 50 persen.

Dalam Ingub yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 ini, Gubernur yang akrab disapa WH ini menginstruksikan khusus kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, dan Walikota Tangerang Selatan untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

Pengamat kebijakan publik yang juga akademisi Unsera, Ahmad Sururi mengatakan, kebijakan terbaru yang dikeluarkan Pemprov Banten justru lebih longgar dan semakin tidak terkendali. “Respons kita terhadap covid melemah karena kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri tidak konsisten,” tandas Sururi, kemarin.

Kata dia, sudah hampir setahun pandemi Covid-19 melanda Banten, semakin hari kondisinya bukan baik tapi sebaliknya. “Untuk itu, apa pun regulasi yang dibuat Pemprov, seharusnya mampu mengembalikan energi masyarakat untuk kembali disiplin hidup sehat,” tegasnya.

Sururi mengatakan, PPKM mikro yang berbasis komunitas warga sebenarnya bukan hal yang baru. “Di awal (pandemi-red), setiap desa/kelurahan juga dilibatkan tapi implementasinya tidak sesuai harapan,” tuturnya.

Ia mengatakan, konsistensi kebijakan masih terus menjadi masalah. Masyarakat butuh kebijakan yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. “Bagus-bagus saja sekarang memberdayakan RT/RW, tapi mekanismenya bagaimana? SOP-nya bagaimana?,” ujar Sururi.

Kata dia, Pemprov seharusnya melakukan kajian apakah perencanaan kebijakannya sudah tepat atau belum. “Jangan RT/RW dilibatkan tapi malah akhirnya kondisinya kembali ke semula, tidak efektif. Saya lebih setuju kebijakan PPKM mikro dengan pendekatan sosial dan budaya,” tuturnya.

Selama ini, lanjutnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan Pemprov belum efektif. Indikasinya, angka kasus konfirmasi semakin naik. Ia menyarankan, agar Pemprov juga melibatkan tokoh masyarakat, kiai, ustaz, dan guru-guru madrasah. “Masyarakat di Banten rata-rata punya guru (kiai, ustaz-red) yang didengar dan diikuti,” ujar Sururi.    

Kata dia, tetapi Pemprov baik aparatur maupun kebijakan-kebijakannya harus konsisten, tegas, dan tidak diskriminatif. Gubernur harus mampu mengharmoniskan kebijakannya di setiap kabupaten/kota.

Ingub terkait PPKM mikro yang berlaku mulai 9 Februari sampai 22 Februari itu juga meminta tiga kepala daerah itu mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes, serta pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Zona orange dengan kriteria jika terdapat enam sampai dengan sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Terakhir, zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; melarang kerumuman lebih dari tiga orang; membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.

Namun, di poin sembilan disebutkan, PPKM mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten/kota, yang terdiri dari membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan Work from Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

PPKM MELONGGARKAN

Akademisi Fakultas Kesehatan Untirta dr Omat Rachmat mengatakan, PPKM mikro lebih cenderung melonggarkan dibandingkan PSBB yang lebih ketat. Kebijakan yang diambil pemerintah akan efektif jika melihat linier dengan perkembangan kasus konfirmasi.

Meskipun semangat regulasi ini bagus, tetapi ia menilai apabila tidak dibarengi dengan pengawasan maka akan bias. “Kalaupun mau diterapkan, Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota harus memikirkan SDM-nya,” terang dr Omat.

Apalagi, lanjutnya, hanya ada tiga daerah di Banten yang akan menerapkan PPKM mikro. Padahal, mobilitas penduduk saat ini lebih dinamis. Hal itu juga harus menjadi perhatian. Selain itu, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan juga harus ditingkatkan. Lantaran saat ini banyak masyarakat yang terpapar memiliki gejala berat. “Jumlah ruangan dan peralatan kesehatan serta tenaga kesehatannya harus ditambah,” ujarnya.

Kata dia, vaksinasi Covid-19 juga harus segera dituntaskan. Masyarakat dengan resiko tinggi juga harus mendapatkan perhatian khusus. “Kuncinya konsisten dalam penerapan,” tegas dr Omat.

KLASTER KELUARGA

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, dalam PPKM mikro, penanggulangan, atau perlawanan terhadap Covid-19 berbasis komunitas hingga RT dan RW di tingkat desa/kelurahan. Kata dia, dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, harus dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Peranan utama Bupati/Walikota hingga kepala desa atau lurah, harus memiliki rasa tanggung jawab kepada negara dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. “Yang mengagetkan, sekarang muncul klaster-klaster keluarga. Ada keterbatasan untuk karantina di rumah, sehingga pemerintah perlu menyediakan ruang karantina untuk tempat singgah,” ujar Gubernur yang akrab disapa WH ini.

Ia menegaskan, pemerintah bersungguh-sungguh dan mengajak semua pihak untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. “Vaksinasi menjadi salah satu solusi,” tegasnya.

SINKRONKAN DATA

     Sementara itu, sebanyak 67 Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Tangerang masih berstatus zona merah, walaupun saat ini Kota Tangerang masuk dalam zona orange penyebaran virus  corona. Jumlah tersebut, terlihat dari data Pembatasan Sosial  Bersekala Lingkungan (PSBL) yang masih diberlakukan di Kota Tangerang. Bahkan, zona merah tersebut akan di sinkronkan oleh PPKM Mikro yang juga dilakukan Pemkot Tangerang.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, 67 RW saat ini masih dalam zona merah penyebaran virus corona, untuk itu Pemkot Tangerang akan mensinkronkan dengan PPKM agar 67 RW bisa terbebas dari zona merah.

“Data ini akan kita sinkronkan dengan aturan PPKM Mikro yang baru untuk penentuan zona merah, dengan cara tersebut bisa menekan angka penyebaran virus Corona di tingkat RW,”ujarnya saat ditemui Tangerang Ekspres di Puspemkot Tangerang, Rabu (10/2).

Arief menambahkan, selama PPKM mikro ada empat zona pengendalian yakni zona hijau yaitu tidak ada kasus penularan virus corona di wilayah RT tersebut. Lalu zona kuning, dengan kriteria ada satu hingga lima rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kemudian zona orange terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif di satu wilayah RT. Zona merah, yakni di satu RT tersebut terdapat lebih dari 10 rumah yang terkonfirmasi kasus positif. “Maka itu, data ini akan kami sinkronkan dengan aturan yang baru. Sebab Pemkot pun sudah merubah Perwal yang ada mengikuti PPKM mikro. Intinya adalah pengendalian Covid-19 ini bisa kita lakukan bersama – sama,” paparnya.

Ia menjelaskan, untuk zona kuning yang sekarang terdata ada di 169 RW. Sama dengan data zona merah, penetapan zona disesuaikan dengan aturan baru karena ada kebijakan yang dijalankan dalam wilayah tersebut untuk setiap zona. “Untuk zona merah dimungkinkan saja adanya penutupan sementara tempat ibadah. Maka itu warga harus bersama  melakukan upaya menekan penyebaran Covid-19, agar kita bisa keluar dari pandemi ini,” ungkapnya. (nna-rbnn/air)