Kebijakan Penyesuaian Tukin, Gubernur Wahidin Minta ASN Sadar

0
1.729 views
Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan keterangan pers kepada wartawan, di Rumah Dinas Gubernur, Kota Serang, Senin (29/6).

Honornya Dinaikin Enggak Protes, Diturunin Malah Protes

SERANG – Turunnya tunjangan kinerja (tukin) para ASN di lingkup Pemprov Banten disikapi Gubernur Banten Wahidin Halim. Orang nomor satu di Banten itu meminta para abdi negara sadar diri terkait kebijakan penyesuaian tukin saat pandemi Covid-19.

Pria yang akrab disapa WH itu menerangkan, selama Covid-19 terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang tadinya rata-rata Rp20 miliar sekarang menjadi Rp7 miliar. “Sebesar 70 persen turun,” ujar WH di hadapan para awak media dan sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemprov Banten di rumah dinas Gubernur Banten, Senin (29/6).

Kata dia, dengan turunnya penerimaan maka aktivitas cashflow pun terganggu. Bahkan, saat Pemprov Banten ingin meminjam uang ke Bank bjb sudah ribut.

WH mengatakan, sudah ada aturan dari pemerintah pusat terkait tukin ASN. Semua daerah diwajibkan melakukan penyesuaian. Selama ini, tukin ASN Pemprov merupakan tertinggi kedua se-Indonesia setelah DKI Jakarta. Namun, saat ini penurunan tukin juga terjadi di mana-mana. “Kita mungkin tidak semenyolot yang lain,” tandasnya. Di daerah lain, tukin kepala dinas ada yang sebesar Rp15 juta per bulan. Sedangkan di Pemprov cukup lumayan. Terjadinya penurunan tukin sebagai konsekuensi dari kondisi Covid-19 akibat realokasi dan refocusing. “Itu harus diterima ASN. ASN kita jangan dipanas-panasin lagi seperti Radar Banten yang saya baca kenapa dipanasin,” tandas mantan Walikota Tangerang ini.

Kata dia, banyak masyarakat Banten yang menjadi korban Covid-19 karena menganggur. Sedangkan ASN Pemprov tidak menganggur. Paling tidak, kebijakan itu harus didukung saat kondisi seperti ini. “Siapa ASN kita yang mau protes, kasih tahu saya, siapa. Tanya gubernurnya, gubernurnya menanggapi, sehingga masyarakat dapat penjelasan yang jelas,” tegas WH.

Alumni UI ini mengatakan, tak hanya di Pemprov, di Kabupaten/Kota Tangerang dan provinsi lainnya bahkan sudah melakukan pemotongan tukin. “Kenapa Provinsi Banten seperti blow up abis. Ada apa di balik itu, apa maksudnya,” ujarnya. Ia mengaku saat menyampaikan hal itu di hadapan para awak media, ia tidak marah-marah, tetapi hanya menyampaikan dengan suara keras karena mic mati.

Kata dia, saat tukin ASN dinaikkan, para pegawai tidak protes malah senang. “ASN saya minta agar mereka sadar, mereka itu ASN. Ketika naikin honornya lebih tinggi mereka enggak protes. Giliran diturunin malah protes. Padahal ini bukan hanya di Banten tapi seluruh Indonesia,” tegasnya.

Bahkan, mantan Camat ini juga mengatakan, Kementerian Keuangan sudah melakukan pemangkasan tukin terlebih dahulu. Sedangkan Pemprov masih belakangan.

PENGATURAN KERJA

Pada kesempatan itu, WH mengatakan, pengaturan masuk kerja para ASN juga perlu dijaga agar jangan sampai terjadi penularan. Biasanya di ruangan ASN berjaraknya dekat dan berkomunikasi lama. Untuk itu dicoba ditata ulang, termasuk penataan AC, karena AC yang terlalu lama menyebabkan kelembaban.

Kebijakan ASN Pemprov bekerja dari rumah dilakukan sampai 12 Juli nanti. Setelah itu pegawai wajib masuk, tetapi maksimal 50 persen. Apabila dalam satu ruangan kapasitasnya 50 orang, maka yang masuk hanya 25 orang sehingga ada penerapan social distancing.

“Kalau kerjaan kayak gini, saya mah udah cukup enggak perlu ada itu. Pak Opar (Kepala Bapenda Banten Opar Sohari-red) doang saya butuhnya karena enggak ada yang nyetor,” ujar WH sembari tertawa.

Kemarin, banyak yang tidak datang ke rumah dinasnya ia biarin saja. “WFH saja silahkan. Tapi takutnya anaknya tambah banyak, bisa repot,” tuturnya.

Sementara itu, terkait kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD, WH mengatakan, mereka tidak punya tunjangan. “Tapi Gubernur  dan Wakil Gubernur punya biaya operasional,” ungkapnya.

Namun, besaran biaya operasional yang diterimanya sudah separuh dari biasanya sejak tiga bulan yang lalu. “Kalau pendapatannya 100 persen ya dapat 100 persen, tapi kalau 50 dapat 50, turun otomatis karena rumusnya biaya operasional dapatnya dari itu,” terang WH. Apabila pendapatan daerahnya tinggi seperti DKI Jakarta, maka biaya operasional akan tinggi. Namun, apabila turun maka otomatis akan turun juga. Lantaran pendapatan Banten sedang turun, maka ia hanya mendapatkan biaya operasional 0,15 persen. “Nasib juga itu, sekarang lagi turun banget ini. Malah, di bawah (tukin-red) Pak Sekda,” ungkapnya.

Ia mengatakan, apabila pendapatan dari Bapenda turun sampai 30 persen, maka ia juga hanya menerima biaya operasional sebesar itu. “Makanya saya berlomba-lomba menaikkan pendapatan. Kalau ditanya berapa persen (turunnya-red), itu sudah turun lebih dari 50 persen. Kalau Pak Opar (Bapenda-red) turun lagi, ya turun. Makanya lagi saya temani terus,” ujar WH sembari tertawa.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, pemberian tukin untuk Mei yang dibayarkan pada Juni sebesar rata-rata 50 persen tidak perlu menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) baru karena dasar pemberian tukin untuk besaran saat ini pun sudah tercantum dalam aturan lama yaitu Pergub Nomor 2 Tahun 2019. Ia mencontohkan, apabila besaran tukin per bulan saat utuh Rp78 miliar, maka sekarang sekira Rp39 miliar. “Tidak usah dengan pergub karena tarifnya tetap,” ujarnya.

Kata dia, pemberian tukin 50 persen terjadi berdasarkan hasil pengamatan Tim Penilaian Kinerja ASN yang di dalamnya terdapat Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektur. Tim Penilaian Kinerja ASN mengatakan bahwa saat ini ada kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pendapatan daerah sedang turun sehingga dimungkinkan.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menjelaskan, apabila sistem kerja Pemprov tak lagi menerapkan kebijakan WFH maka tukin tetap tidak utuh lantaran Pemprov juga sedang memasuk fase tatanan kehidupan baru atau new normal. Di dalam fase itu, jumlah pegawai yang masuk hanya 50 persen saja.

Rina menjelaskan, pemberian tukin utuh kepada tenaga kesehatan dan guru merupakan kebijakan dari Gubernur yang menegaskan urusan kesehatan dan pendidikan tak boleh diganggu. Para pegawai struktural di Dinas Kesehatan dan pegawai yang tidak bersinggungan dengan penanganan Covid-19 juga akan terkena pemotongan tukin.

Terkait fasilitasi relaksasi kredit ASN, ia mengaku, Pemprov sendiri tak bisa berbuat banyak karena hal itu merupakan kesepakatan pribadi ASN dengan lembaga perbankan. “Kesepakatan antara ASN dengan perbankan, ini adalah pribadi tetapi pemda dalam hal ini Pemprov empati karena memang terjadi penurunan atas sumber-sumber biaya,” tutur Rina.

Ia mengungkapkan, Sekda Pemprov DKI Jakarta menerbitkan surat untuk memfasilitasi relaksasi kredit. Namun, perbankan tak menerimanya karena mereka memiliki aturan bisnis. (nna/air)