Kebijakan Tunjukan STNK Saat Ambil Tukin Tuai Kritik Dari DPRD

0
830 views
Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Banten Aries Halawani.

SERANG – Kebijakan Pemprov Banten yang mengharuskan pegawai menunjukan STNK saat mengambil tunjangan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin) dinilai tidak relevan. Menurut Anggota Komisi I DPRD Banten Aries Halawani, tidak ada korelasinya antara pendapatan dengan kinerja pegawai.

“Pendapatan itu bukan salah satu faktor pegawai, pegawai itu sedikit. Apa korelasinya dengan kinerja. Sangat bertentangan, tidak ada relevansinya. Kalau (pegawai) enggak bayar pajak kan urusannya Bapenda dan Samsat, bukan dengan kinerjanya. Harus ditinjau ulang. Saya tidak sepakat,” ujar Aries, kepada wartawan, Jumat (21/7).

Menurutnya, soal tunjangan kinerja harus ada standar operasional prosedur, ada regulasi yang mengatur.

“Pegawai dapat tunjangan itu kan harus ada barometer, indikartornya harus jelas. Kalau kebijakan STNK itu, bisa saja ada pegawai yang tidak produktif, malas-malasan, hanya datang pagi absen kemudian sore absen. Tidak terukur hasil kerjanya, tidak layak kan dapat tunjangan,” ujar Aries.

Seharusnya, kata dia, Pemprov Banten mengedepankan pelayanan publik dengan menunjukan progres.

“Katakanlah ngurus KTP atau izin, itu harus ada progresnya, tidak berlarut-larut. Atau program-program yang dituangkan dalam OPD itu jalankan dengan jadwal yang pas. Bukan ini malah menunjukan STNK untuk ambil tunjangan, salah itu, dasarnya apa,” kata Ketua Fraksi Nasdem ini. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)