Sosialisasi manfaat dan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang dihadiri 300 perwakilan perusahaan atau pemberi kerja di Kabupaten Tangerang.

TANGERANG – Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang memanggil 300 perusahaan atau pemberi kerja karena belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 22-23 Agustus 2019) di aula RS Ciputra Hospital Citra Raya.

Dari 300 pemberi kerja yang dipanggil, sebagian besar terdiri atas notaris yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tangerang yang terindikasi belum mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

”Kejaksaan dalam hal ini akan berfungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara dan memberikan pendampingan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikupa di wilayah kerja Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Fajar Sapto Sudono melalui siaran pers, Selasa (27/8).

Fajar mengungkapkan, perwakilan 300 perusaahaan atau pemberi kerja itu diberikan sosialisasi manfaat dan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Di dalamnya disebutkan wajib mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Sosialisasi ini masih sebagai tahap awal atau pembinaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun bagi perusahaan atau pemberi kerja yang tidak hadir akan dipanggil kembali melalui Surat Kuasa Khusus dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Fajar.

Ia melanjutkan, dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 disebutkan bahwa perusahaan/pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu, antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender, Surat Izin Mengemudi, sertifikat tanah, paspor, atau STNK.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja yang tidak memungut dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya atau tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi pidana 8 tahun atau denda Rp1 miliar. “Akan ada sanksi administrasi dan pidana jika tidak mematuhi aturan. Karena ini sudah aturan pemerintah, kami hanya menjalankan kewajiban,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikupa Maulana Zulfikar. Ia menegaskan, hal tersebut sudah disampaikan secara tertulis kepada perusahaan/pemberi kerja tersebut sebanyak dua kali yaitu melalui surat pemberitahuan pertama dan kedua.

“Kami hanya mengingatkan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib kepada seluruh pemberi kerja dari perusahaan berskala mikro, kecil, menengah sampai dengan besar. Kali ini kami bersama Kejaksaan masih dalam tahap pembinaan dengan memberikan informasi manfaat dan kesadaran hukum sehingga diharapkan tidak perlu diambil tindakan hukum lebih lanjut,” tukas dia.

Ia menambahkan, untuk di wilayah Kabupaten Tangerang sebenarnya memiliki banyak potensi perusahaan yang dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan penahapan sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, perusahaan skala mikro diwajibkan dengan dua program (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM). Perusahaan skala kecil diwajibkan dengan tiga program (JKK, JKM, Jaminan Hari Tua/JHT), perusahaan skala menengah dan besar diwajibkan dengan empat program (JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun/JP). (aas)