Kejati Dampingi Persoalan Hukum PT KS

0
1506
Kajati Banten Rudi Prabowo Aji (ketiga dari kiri) saat menandatangi MoU Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha (Datun) di Kejati Banten, Senin (7/12).

SERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bakal mendampingi persoalan hukum di PT Krakatau Steel (KS). Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesapahaman telah ditandatangi di aula Kejati Banten, Senin (7/12). MoU tersebut ditandatangi oleh Kajati Banten Rudi Prabowo Aji dengan Direktur Utama PT KS Silmy Karim.

Rudi mengatakan adanya MoU tersebut membuat pihaknya akan mendampingi persoalan hukum yang dialami PT KS di bidang perdata dan tata usaha (datun). “Kami akan dampingi kalau ada gugatan atau segala macamnya,” ujar Rudi saat ditemui usai MoU.

Rudi mengatakan pendampingan tersebut dilakukan apabila PT KS menyampaikan permintaan dan membuat surat kuasa khusus. Sebagai jaksa pengacara negara, Kejati Banten akan mendampingi persoalan hukum yang dialami oleh badan usaha milik pemerintah. “Kami belum melakukan pendampingan karena ini baru MoU, kalau sana (PT KS-red) meminta pendampingan kami dampingi dengan syarat memberikan surat kuasa itu tadi,” kata Rudi.

Dikatakan Rudi, MoU tersebut dibuat dengan tempo selama dua tahun. Nantinya, MoU tersebut dapat diperpanjang kembali apabila PT KS menginginkan pendampingan hukum dari Kejati Banten. “Tadi memang selama dua tahun (MoU-red) tapi bisa diperpanjang,” kata pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah (Jateng) ini.

Sementara itu, Direktur Utama PT KS Silmy Karim mengatakan terdapat persoalan yang ada di PT KS yang berhubungan dengan hukum. Namun, mantan dirut PT Pindad tersebut tidak menjelaskan detail persoalan yang dihadapi oleh PT KS. “Masalah pasti ada saja namanya menjalankan organisasi itu pasti ada,” kata Silmy.

Dengan adanya bantuan Kejati Banten maka PT KS dapat mengambil kebijakan yang tidak berimplikasi terhadap hukum. Kerjasama tersebut dianggap sebagai langkah dalam memajukan PT KS. “Kerjasama ini membuat Krakatau Steel dalam menghadapi persoalan aturan perundangan akan mendapat pendampingan dan nasehat hukum dari Kejati Banten selaku pengacara negara,” tutur Silmy. (Fahmi Sa’i)