Kejati Pulihkan Aset Pelindo II

0
2.862 views
Kajati Banten Asep Nana Mulyana (tengah) memaparkan kinerja jajarannya sepanjang 2020 di ruang PTSP Kejati Banten, Selasa (22/12)

SERANG – Hak pengelolaan (HPL) PT Pelindo II atas 17 bidang lahan telah berhasil dipulihkan. Aset milik negara senilai Rp374 miliar itu dipulihkan atas bantuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. 

Sepanjang tahun 2020, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat pendampingan hukum dari Kejati Banten. PT Pelindo, salah satunya.

Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), persoalan HPL 17 bidang lahan yang membelit PT Pelindo berhasil diselesaikan.

“Kami membantu menyelesaikan persoalan HPL (hak pengelolaan lahan-red) PT Pelindo dari pertimbangan hukum. Sudah ada audit dari PT Pelindo pusat terhadap perhitungan asetnya,” kata Kajati Banten Asep Nana Mulyana saat ekspos akhir tahun di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Banten, Selasa (22/12).

Berdasarkan audit PT Pelindo II, nilai 17 bidang lahan yang tersebar di Indonesia itu mencapai Rp374 miliar. “Kami bisa membantu penyelamatan keuangan negara Rp374 miliar,” ujar Asep. 

Selain PT Pelindo II, Bidang Datun Kejati Banten juga menyelesaikan sengketa antara PT PLN dengan pihak ketiga senilai Rp1,171 miliar dan PT Sucofindo sebesar Rp911 juta.

“Untuk PT Sucofindo terkait penyelesaian wanprestasi debitur. Sementara persoalan PT PLN adalah kaitan dengan kerusakan bentangan listrik yang disebabkan oleh pihak ketiga. Kami berhasil negosiasikan kepada pihak ketiga dan mereka mengganti kerugian Rp1,1 miliar lebih,” kata  Asep didampingi empat asistennya.

Asep juga membeberkan pemberian pendampingan persoalan perdata terhadap sejumlah BUMD Banten. “Kami juga mendampingi gugatan perdata yang dimintakan oleh badan usaha milik pemerintah dan pemerintah daerah. Penanganan perkara di 2020 ini sebanyak 22,” kata pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) ini.

Selama 2020, Kejati juga menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa BUMN, pemda, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

“Kami melakukan MoU (nota kesepahaman-red) dengan beberapa BUMN, kami juga sudah MoU dengan Untirta terkait perdata dan tata usaha negara,” kata mantan Kajari Semarang tersebut.

Ditambahkan Asdatun Kejati Banten Herlina Setyorini, sepanjang 2020 telah memberikan 11 kegiatan pendampingan kepada Pemda. “Banyak teman-teman dari pemda (pemerintah daerah-red) meminta bantuan kepada kami jaksa pengacara negara untuk pendampingan masalah di pengadilan, negosiasi dan masalah hukum lainnya,” kata Herlina.

Kejati juga memberikan 10 pertimbangan hukum yang diminta oleh Pemda terkait persoalan tanah. 

“Disamping LO (legal opinion-red) ada legal assitance (pendapat hukum berkelanjutan-red) kemudian legal audit untuk memastikan kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. (mg05/nda)