Kejati Tak Dampingi Semua Kegiatan Covid-19

0
2.593 views
Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti (tengah) saat meninjau pelaksanaan drive thrue skrining rapid test beberapa hari lalu.

SERANG – Pemprov Banten telah melakukan refocusing anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp2 triliun lebih. Namun, tidak semua kegiatan berupa pengadaan barang/jasa ini mendapat pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Diketahui, Pemprov Banten telah menyelesaikan refocusing atau pergeseran anggaran tahap III dari biaya tak terduga (BTT). Anggaran BTT yang semula Rp45 miliar menjadi Rp1,22 triliun pada refocusing tahap II dan kembali naik menjadi Rp1,68 triliun pada refocusing tahap III.

Lalu, ditambah bantuan keuangan dari Pemprov ke kabupaten/kota yang sebesar Rp440 miliar untuk penanganan Covid-19. Total seluruhnya anggaran untuk penanganan Covid-19 di Banten Rp2,12 triliun.

Penambahan dana BTT itu digunakan untuk peningkatan anggaran recovery economy yang awalnya Rp32 miliar menjadi Rp240 miliar. Sedangkan untuk jaring pengamanan sosial (JPS) yang awalnya dua bulan diupayakan bisa lebih dari itu.

Namun, hanya Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang meminta agar kegiatan penanganan Covid-19 mendapat pendampingan dari Kejati Banten.

Permohonan tertulis itu tertanggal 3 April 2020. Permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah (Sprint) dari Kajati Banten tertanggal 8 April 2020.

“Setelah sprint itu diterima, kami kemudian mulai melakukan pendampingan hukum dengan agenda pertama yakni ekspos bersama Dinkes Provinsi Banten pada tanggal 14 April 2020,” kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Banten Herlin Setyorini, kemarin (27/5).

Sayangnya, Dinkes telah melaksanakan sebagian besar kegiatan penanganan Covid-19 itu sebelum didampingi Kejati. Sehingga, dari sejumlah kegiatan, hanya tersisa sembilan item kegiatan dengan pagu anggaran total Rp34.944 miliar. “Total anggaran keseluruhannya jika dikalkulasikan sebesar Rp125 miliar. Rp10 miliar dari refocusing pertama dan Rp115 miliar dari refocusing kedua,” jelasnya.

Terkait kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan tanpa pendampingan, Herlin menyarankan agar mengajukan permohonan audit kepada APIP atau BPKP. “Sedangkan untuk kegiatan yang didampingi, jika ditemukan ada indikasi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa, pendampingan dapat dihentikan atas perintah Kajati,” tegasnya. 

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti, mengatakan, penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 di Banten tetap mendapatkan pengawasan dari instansi terkait yang juga masuk dalam gugus tugas.

“Gugus tugas penanganan Covid-19 di Provinsi Banten bukan hanya pemprov dan TNI/Polri, tapi juga Kejaksaan,” kata Ati kepada Radar Banten.

Ia melanjutkan, dalam hal pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19, pemprov  bekerjasama dengan kejaksaan, BPKP serta Inspektorat Banten.

“Kami pun melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19, dengan kejaksaan, BPKP dan inspektorat,” tuturnya.

Ati yang juga menjabat Kepala Dinkes Banten ini melanjutkan, penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Banten dilakukan secara transparan dan akuntable, serta diawasi berbagai instansi terkait. “Temasuk pengawasan dari DPRD Banten, sebab pimpinan dewan juga masuk dalam gugus tugas,” urainya.

Ia pun mempersilakan masyarakat melakukan pengawasan langsung terkait penanganan Covid-19 di Banten. “Alhamdulillah partisipasi masyarakat dan perusahaan sejauh ini cukup baik, kami bahkan menerima banyak donasi dari masyarakat berupa APD maupun sembako. Sehingga penanganan dan pencegahan Covid-19 dilakukan secara bersama-sama,” pungkas Ati.

Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan mengapresiasi unsur Forkopimda Provinsi Banten masuk dalam gugus tugas penanganan Covid-19 Provinsi Banten, sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih cepat dan lebih transparan.

Kendati begitu, Ombudsman mengingatkan Pemprov Banten agar meningkatkan layanan program penanganan dan pencegahan Covid-19, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan maladministrasi di lapangan.

“Untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sudah ada lembaga yang berwenang, kami hanya melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 bagi masyarakat terdampak,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, sejak akhir April lalu, Ombudsman Perwakilan Banten telah membuka Posko Pengaduan Daring (online) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Ombudsman mencermati bahwa dalam menghadapi bencana pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan melibatkan anggaran yang sangat besar. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang sifatnya intensif, terpadu, dan fokus melalui saluran yang meminimalkan interaksi fisik/kontak langsung.

“Masyarakat bisa menyampaikan laporan apabila diduga terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di Banten, sehingga kebijakan dan program yang dirancang pemda khususnya bagi masyarakat terdampak Covid-19, berjalan dengan baik, bersih dari penyimpangan, benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat guna,” tuturnya. (den-nda)