Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menerima aspirasi warga Bayah di ruang kerjanya.

SERANG – Sejumlah warga dari Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah,  Kabupaten Lebak,  mendatangi DPRD Provinsi Banten, Kamis (13/4).  Di hadapan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, mereka mengeluhkan beberapa aktivitas PT Cemindo Gemilang, produsen Semen Merah Putih di Bayah.

Warga menuding kendaraan besar yang beraktivitas untuk kepentingan Semen Merah Putih telaj merusak jalan nasional hingga rusak parah. Mislanya,  jalan Bayah – Cibareno sepanjang 14 kilometer. Kondisi jalan rusak, berdebu, licin, dan rawan kecelakaan.

“Karena akses jalan nasional Bayah-Cibareno merupakan akses vital bagi masyarakat Bayah dan umumnya masyarakat Lebak. Jalan Bayah-Cibareno merupakan jalan antar lintas Provinsi Banten-Jawa Barat. Sudah hampir 4 tahun kondisi kerusakan jalan nasional tersebut rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki, bahkan pihak perusahaan malah menambah kerusakan jalan oleh kendaraan material bahan baku semen dari area tambang quarry II ke area tambang quarry I,” kata Ketua Karang Taruna Desa Pamubulan Ludin, Kamis (13/4), saat bertemu Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah.

Ludin bersama sejumlah warga mengadu kepada DPRD Banten karena instansi lain terkesan tutup mata. PT Cemindo Gemilang terlalu memonopoli penggunaan jalan nasional yang dana pembangunannya bersumber dari APBN. “Selain kerusakan jalan nasional, ternyata masih banyak permasalahan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, seperti bising suara jalur compeyor (kereta angkut bahan baku semen), masalah tenaga kerja, peledakan blasting bahan baku semen dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan sejumlah anggota DPRD Banten warga meminta pihak perusahaan  dan  pihak  terkait  untuk  menghentikan aktivitas pengangkutan material tambang di jalan nasional ruas jalan Pamubulan, quarry I maupun Quarry II, karena merusak jalan dan mengganggu kenyamanan warga

Warga meminta pihak perusahaan  dan  pihak  terkait  yang melakukan aktivitas pengangkutan material tambang di jalan nasional ruas jalan raya Pamubulan quarry I maupun quarry II untuk segera membuat jalan khusus perusahaan tanpa menggunakan jalan nasional yang bersumber dari APBN atau uang rakyat.

“Pihak perusahaan harus mengatur waktu operasional conveyor (kereta angkut bahan baku semen) dengan mempertimbangkan jam istirahat warga, dan jam ibadah demi kenyamanan warga terdampak,” ujarnya.

Rahman, warga Bayah lainnya, adanya pertemuan antara masyarakat dengan DPRD Banten, masyarakat berharap penggunaan bahan peledak (blasting) untuk penghancuran bahan baku semen harus diminimalisir agar dampak kebisingan dan kerusakan rumah warga.

“Kami berharap agar DPRD Banten selaku wakil rakyat dapat menjadi corong aspirasi dan pelindung masyarakat. Semoga DPRD Banten dapat memecahkan permasalahan ini sehingga pemerintah, pihak perusahaan dengan masyarakat dapat terjalin keseimbangan. Salah satunya pihak perusahaan Semen Merah Putih tidak memonopoli jalan nasional dan tidak merampas hak masyarakat yang menjadikan jalan tersebut rusak parah. Semoga kedatangan kami ke DPRD Banten dapat memberikan kabar positif untuk masyarakat Desa Pamubulan,” paparnya.  (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)