Kepala Dindikbud Banten: Sistem Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

Kepala Dindikbud Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi sambutan penutupan LKS ke XVI tingkat Provinsi Banten, di Alun-alun Berkah Pandeglang, Rabu (19/4).

SERANG – Meskipun hasil kuesioner yang dibuat Radar Banten menyatakan 64,7 persen dari 1.029 siswa SMP dan SMA di Banten mengaku tidak setuju dengan sistem zonasi, tapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten justru menilai sistem yang baru diterapkan tahun ini itu bagus. Namun demikian, Dindikbud mengakui masih belum adanya pemerataan kualitas sekolah di seluruh penjuru Tanah Jawara ini.

Kepala Dindikbud Provinsi Banten Engkos Kosasih mengatakan, tujuan dari sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 adalah pemerataan kualitas. “Jangan lihat parsial orang per orang, tapi lihat kepentingannya lebih besar,” ujar Engkos di ruang kerjanya, Selasa (30/7).

Engkos mengatakan, berdasarkan evaluasi PPDB tahun ajaran 2019/2020 ini, pihaknya akan membenahi aturan dan regulasi karena sistem zonasi ini memberikan kesempatan pemerataan kualitas pendidikan. Dengan sistem zonasi, sekolah-sekolah unggulan tidak hanya menumpuk di pusat perkotaan, tapi di seluruh penjuru daerah.

Untuk itu, tambahnya, infrastruktur pendidikan dan kualitas guru terus ditingkatkan. Diakui, dari 237 SMA/SMK/Skh negeri di Banten belum semuanya memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). “Kami akan inventarisir, sekolah mana saja yang belum memenuhi SPM untuk kemudian kami akan lengkapi,” terangnya.

Ia mengatakan, nilai bagus saat lulus bukan tidak lagi penting dengan adanya sistem zonasi. “Siapa bilang percuma nilai bagus. Kan kalau nilai bagus bisa masuk dari jalur prestasi, sehingga tidak berebut di jalur zonasi,” terangnya.

Namun, ia perlu ingatkan bahwa mengukur kriteria zonasi juga jangan hanya sepihak. Diakui saat ini belum ada standar kategori berprestasi. Di PPDB lalu, aturan mengenai prestasi masih global yakni hanya berdasarkan akademis dan non akademis. “Ke depan nanti, kami akan buat standarnya,” terang Engkos.

Kata dia, di PPDB tahun ajaran 2019/2020 ada sekira 19 ribu orang yang tidak diterima. Berdasarkan data, dari jumlah pendaftar sekira 95 ribu orang, yang diterima di SMA/SMK/Skh negeri hanya 76 ribu orang yang diterima.

“Saya setuju dengan sistem zonasi ini, tapi yang memang perlu diperhatikan adalah kuotanya,” tutur Engkos. Kuota yang ada harus sesuai dengan daya tampung sekolah. Dengan adanya penambahan jumlah siswa tahun ajaran ini, maka ada ruang kelas baru yang akan dibangun.

Namun untuk unit sekolah baru, Dindikbud akan melakukan kajian terlebih dahulu. “Misalnya kalau dibangun nanti ada gak siswanya, jangan hanya karena keinginan segelintir orang. Lalu dampak terhadap sekolah swasta juga bagaimana. Kita tidak bisa asal-asalan membangun sekolah baru. Harus ada kajian,” urainya.

Sementara itu, tambah Engkos, agar seluruh sekolah di Banten menjadi sekolah unggulan, maka Gubernur Banten akan terus memperhatikan peningkatan infrastruktur dan kompetensi guru. Infrastruktur pendidikan itu bukan hanya ruang kelas baru, tapi juga peralatan dan ruang praktek siswa. “Itu wajib. Sekolah ada ruang prakteknya. Tapi kami akan penuhi secara bertahap,” tuturnya. (Rostinah/RBG)