Kerugian Proyek Internet Desa Hingga Ratusan Juta

SERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah mengantongi hasil audit dugaan korupsi kegiatan pengembangan telekomunikasi dan telematika di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Banten tahun anggaran 2016.

Audit Inspektorat Banten terhadap kegiatan berupa bimbingan teknis internet desa dan internet sehat ini ditengarai merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. “Hasil auditnya sudah keluar nilainya ratusan juta, hampir satu miliar,” kata sumber internal Kejati Banten yang enggan namanya disebutkan, Kamis (13/8).

Menurutnya, untuk memastikan besaran kerugian negara tersebut, Inspektorat rencananya akan secara khusus melakukan ekspos terkait kasus ini. “Sudah selasai (audit-red), tapi nanti akan diekspos lagi. Kemungkinan masih bisa bertambah (nilai kerugian negara-red), tergantung nanti hasil eksposnya nanti,” jelasnya.

Telah adanya hasil audit tersebut juga dibenarkan Inspektur Banten Kusmayadi. Namun, mantan Kepala Biro Ekbang Setda Banten tersebut enggan menjawab mengenai jumlah hasil audit. “Sudah (audit-red), tapi rahasia (nilainya-red). Ini wilayah APH (aparat penegak hukum-red) dalam hal ini Kejati Banten untuk menyampaikannya,” kata Kusmayadi, kemarin.

KASUS HIGH LEVEL

Kasus ini sendiri menjadi atensi khusus Kejati Banten. Bahkan, Kajati Banten Rudi Prabowo Aji sempat menyebut kasus ini termasuk high level karena melibatkan banyak orang. “Ini (kegiatan-red) melibatkan banyak orang yang menurut kita high level (perkara-red),” kata Rudi didampingi Aspidsus Sunarko beberapa waktu yang lalu.

Rudi memastikan kegiatan-kegiatan internet desa dan internet sehat tersebut tidak ada alias fiktif. “Ini kegiatan fiktif, ada kegiatan bimbingan teknis (bentuk kegiatannya-red) tapi fiktif. Kita meneliti sangat dalam, tapi enggak ada kegiatannya,” kata pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tersebut.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Siahaan mengatakan penyidikan kasus tersebut masih berjalan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi terkait kegiatan yang didanai APBD Banten tersebut.

“Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi baik dari panitia Untirta dan panitia dari dinas (Dishubkominfo Banten-red). Pemeriksaannya sudah beberapa waktu yang lalu,” kata Ivan.

Ivan mengatakan, taksiran awal kerugian negara terhadap kegiatan tersebut sebesar Rp1 miliar. Namun untuk mendapat nilai riil kerugian negara tersebut penyidik masih menunggu hasil audit dari Inspektorat. “Taksiran kita (Kejati Banten-red) kerugian negara Rp1 miliar sekian,” ujar pria berdarah Batak tersebut.

Penyidik kata dia telah melakukan ekspos bersama auditor dan tinggal menerima hasil audit saja. Hasil audit tersebut akan menjadi dasar penyidik dalam menetapkan tersangka. “Ekspos sudah, kita tinggal nunggu hasilnya saja,” tutur Ivan. (mg06/air)