Kerusakan Lingkungan, PR DPRD Kabupaten Serang

0
88
Puluhan anggota DPRD Kabupaten Serang melakukan persiapan pelantikan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang, Senin (2/9). Foto Rozak/Radar Banten

SERANG – Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024 dilantik hari ini (3/9), di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang. Para Wakil Rakyat itu pun didesak menyelesaikan persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Serang.

Demikian aspirasi Gerakan Mahasiswa Serang Utara (Gamsut) kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Senin (2/9). Ketua Gamsut Imron Nawawi meminta, anggota legislatif baru dapat menjalankan tugasnya sebagai Wakil Rakyat. Salah satunya, menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini.

“Anggota Dewan baru harus menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan di beberapa wilayah, khususnya Serang Utara. Pencemaran lingkungan hidup harus mampu dijawab legislator baru,” desaknya.

Imron berpendapat, lembaga legislatif membuat regulasi yang tegas terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Serang. Kemudian, mencarikan solusi terkait persoalan tersebut.  “Supaya kasus pencemaran tersebut tidak lagi ada di Kabupaten Serang,” terangnya.

Hal senada disampaikan aktivis asal Kecamatan Bojonegara, Furkon, yang mendesak Dewan baru dapat menyelesaikan kerusakan lingkungan di wilayah Bojonegara-Puloampel, dampak dari penambangan. Furkon menilai, Wakil Rakyat sebelumnya tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, ia berharap, dilantiknya anggota DPRD baru bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.

“Jangankan mau menyelesaikan, sidak (inspeksi mendadak-red) saja kayaknya belum, seolah-olah tutup mata (merujuk kepada Dewan lama-red),” tukasnya.

Kemarin, puluhan anggota DPRD Kabupaten Serang melakukan geladi sebagai persiapan pelantikan di Gedung DPRD Kabupaten Serang.

Sekretaris DPRD Kabupaten Serang Odi Boediono mengatakan, 50 anggota DPRD baru mulai bekerja setelah dilantik. Semua fasilitas akan diberikan kepada legislasi baru. “Kalau gaji masih ke Dewan yang lama ya. Dewan baru terima gaji Oktober, kerja dulu baru gajian,” jelasnya.

Pihaknya juga sudah mengusulkan kendaraan dinas baru bagi unsur pimpinan DPRD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pihaknya hanya mengusulkan besaran cc kendaraan.

“Untuk ketua (kendaraan ketua DPRD-red) itu 2.500 cc, wakil ketua 2.200 cc sesuai aturan yang berlaku. Pengadaannya nanti di 2020,” ungkapnya.

Diungkapkan Odi, pengamanan pelantikan Wakil Rakyat baru oleh Satuan Brimob Polda Banten dan Penjinak Bom (Jibom) dari kepolisian untuk memastikan proses pelantikan berjalan aman. “Ini kan pelantikan pejabat daerah juga. Jadi, harus benar-benar kondisi aman,” pungkasnya. (jek/zai/ira)