Ketua BK DPRD Banten: Tidak Hadir Paripurna Pelanggaran Moral!

Sri Hartati.
Sri Hartati.

SERANG – Dua kali rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, puluhan anggota tidak hadir, Badan Kehormatan (BK) menyatakan bahwa ini termasuk pelanggaran moral, karena mengikuti sidang paripurna merupakan kewajiban anggota DPRD.

“Iya betul, tapi saat dibacakan oleh protokol ada beberapa yang hadir dan izin, ada yang sakit, ada yang ngantar anaknya kuliah, anaknya kurang enak badan, itu yang izin ke saya,” ungkap Ketua BK DPRD Provinsi Banten, Sri Hartati kepada Radar Banten Online, Rabu (20/7).

Namun ini, lanjut Sri, sekali lagi menjadi catatan kepada anggota DPRD bahwa rapat paripurna itu wajib hukumnya. Kendati demikian, Sri tidak merilis nama-nama anggota yang tidak hadir, ia beralasan sedang tidak memegang berkasnya.

“Pikir sendiri, wahai wakil rakyat mungkin berpikir sebelum 6 kali berturut-terut tidak hadir paripurna belum ada pelanggaran etik, tapi pelanggaran moral sudah dong,” kata Sri.

Ia mengaku selaku Ketua Badan Kehormatan selalu mengingatkan untuk hadir di paripurna yang wajib bagi pimpinan dan anggota DPRD.

“Saya akan melakukan pemberian surat teguran kepada fraksi-fraksi. Akan saya lakukan itu,” katanya. (Fauzan Dardiri)