Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah saat memberikan penjelasan kepada wartawan.

SERANG – Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah membenarkan ada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang ke Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Selasa (16/2/2016).

Namun Asep menolak kadatangan KPK tersebut disebut penggeledahan. “Itu bukan penggeledahan. Itu hanya dalam pemenuhan (melengkapi) berkas terkait anggota Dewan kemarin (kasus suap pendirian Bank Banten-red). Artinya proses pembahasan penjadwalan melalui Banmus itu saja,” ujar Asep Rahmatullah kepada wartawan di ruang kerjanya, tadi siang.

Asep melanjutkan, kedatangan KPK hanya sebatas koordinasi kesekretariatan di Dewan. “Ada enam orang. Mereka sekarang ada di ruang Pak Sekwan (Pjs Setwan Provinsi Banten Anwar Masud-red),” kata Asep.

Kedatangan penyidik KPK ini, lanjit dia, sebelumnya sudah melayangkan surat terkait pemenuhan berkas dugaan suap pendirian Bank Banten. “Pemenuhan berkas artinya data-data ada yang perlu dilengkapi. Iya kalau itu hanya di ruang Pak Sekwan. Apa yang dimintai, keterangan dan berkas saja,” lanjut Asep. (Wahyudin)