Narasumber Musrenbang RKPD 2019 Pemprov Banten di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kota Serang, Selasa (10/4).

SERANG –  Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menyatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019 jangan hanya sebatas seremonial tahunan. Musrenbang harus menjadi bagian penguatan rencana pembanguan jangka menengah daerah (RPJMD) yang harus ditindaklanjuti agar perencanaan pembangunan sesuai harapan masyarakat.

“Dalam konteks melaksanakan pembangunan itu bukan terletak dari bagaimana mengklarifikasi terhadap situasi dan kondisi. Tapi, bagaimana melakukan tindakan-tindakan cepat sesuai yang diharapkan masyarakat. Jangan sampai menjadi pabrik kata-kata,” katanya saat Musrenbang RKPD 2019 Pemprov Banten di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kota Serang, Selasa (10/4).

Asep menilai, perlu ketegasan dari Gubernur sebagai seorang pemimpin. Bukan lagi mengulas alasan karena yang dibutuhkan saat ini adalah akselerasi pembangunan. “Perlu ketegasan yang sangat. Jangan sampai Gubernur melakukan ini, OPD-nya tidak. Di mana sih persoalan sampai ada serapan anggaran (rendah-red) dan lelang-lelang yang belum dilaksanakan?” katanya.

Capaian realisasi APBD Banten 2018 pada triwulan pertama yang tidak memenuhi target 15 persen menjadi catatan yang perlu dilakukan evaluasi. Termasuk progres atas rencana prioritas pembangunan yang sudah sejak awal dicanangkan. “Satu tahun masa pemerintahan lagi dibahas. LKPj (laporan keterangan pertanggungjawab) besok saya serahkan kepada komisi-komisi agar pansus LKPj mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kepada Gubernur,” ujarnya.

Meski menganggap capaian di triwulan pertama sebagai hal yang wajar, Asep menilai, jika tidak ada langkah serius bisa berakibat kurang baik atas capaian pembangunan. Terlebih, itu menyangkut pada capaian secara keseluruhan prioritas pembangunan yang sudah disusun Pemprov Banten. “Saya agak pesimistis kalau dari start awal ini belum signifikan, belum lagi LKPj tahun lalu, tahun 2018 saja tidak progresif dalam artian konteks penyerapan anggaran. Ini kan perlu dicari titik permasalahannya,” kata Asep. (ken/alt/dwi/RBG)