SERANG – Kaum Nahdliyin diminta untuk saling bahu-membahu melakukan penguatan perekonomian umat dengan mengusung arah baru perekonomian Indonesia. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengikis ketimpangan yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir orang.
Ketua Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maruf Amin menyerukan kepada kaum Nahdliyin untuk melakukan penguatan di bidang ekonomi. Situasi ekonomi nasional saat ini masih dalam kondisi timpang. “NU ke depan harus mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat. Situasi ekonomi nasional dalam kondisi timpang, masyarakat lemah dikarenakan ada yang menguasai ekonomi sebagaian besar konglomerat,” ujarnya di sela-sela acara Harlah NU ke-92 dan Pelantikan Pengurus Cabang NU Kota Serang, di Alun-alun Barat Kota Serang, Selasa (24/4).
Kiai yang lahir di Tangerang 1943 itu menjelaskan, NU mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat dengan mengusung arah baru ekonomi Indonesia. Ini disebabkan ekonomi yang mengutamakan pembangunan berasal dari kalangan atas sebelum era pemerintahan saat ini atau dikenal dengan teori trickle down effect (efek ke masyarakat luas). Dimana pada praktiknya tidak terealisasi. “Praktiknya enggak netes-netes ke bawah. Yang atas makin kuat yang bawah makin bawah,” katanya.
Dampak dari pembangunan tersebut, menurutnya, malah tumbuh minimarket-minimarket yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja dan jauh dari pemberdayaan umat. Sehingga, ke depan harus ada minimarket-minimarket yang berdasarkan atas pemberdayaan umat. “Karena itu saya berkata besok jangan lagi itu saja yang berkembang tapi yang berkembang mart-mart umat,” terangnya.
Lebih dari itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, penguatan perekonomian umat sudah menjadi perintah para ulama yang tertuang dalam kitab Fathul Muin (kitab fikih dasar) menegaskan, menghilangkan kemiskinan itu fardu kifayah bahkan bisa fardu ain. “Di antara fardu kifayah itu menghilangkan orang lapar. Yang belum sampai tingkat tidak bahaya. Kurang sandang pendidikan dan kesehatan itu fardu kifayah. Kalau membahayakan itu fardu ain,” katanya.
Lulusan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini mengungkapkan, konsep yang telah disampaikan kepada pemerintah direspons positif. Hasilnya, ada dua konsep yang akan dilakukan ke depan, redistribusi aset dan kemitraan. “Aset-aset negara dikumpulkan dibagikan kepada masyarakat dan ada sekira 12,7 hektare akan dibagikan ke pesantren dan koperasi-koperasi. Itu dilakukan untuk menghilangkan kemiskinan,” terangnya.
Pada awal sambutannya, Ma’ruf Amin mengulas tentang semangat, cara berpikir, dan akidah NU adalah akidah yang diajarkan oleh Syeikh Nawawi Banten kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, Banten harus memiliki komitmen yang kuat, karena NU sebenarnya tumbuh dari Banten berkembang ke Jawa Timur dan sekarang tumbuh ke seluruh dunia. “NU sekarang bukan saja meng-Indonesia tapi sudah mendunia,” katanya.
Ia juga menyinggung jika Pancasila merupakan titik temu dari semua elemen bangsa. Umat Islam sepakat karena dari nilai-nilainya tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Ia berharap, umat Islam tidak mudah terprovokasi dari upaya-upaya untuk mengganti, merusak dan menghilangkan dasar negara. “Pancasila itu titik temu. Jadi sudah kuat dan utuh,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan, setiap warga boleh berjuang untuk negara, tapi dengan cara-cara yang konstitusional dan demokratis. Kata dia, ulama tentu akan mengawal setiap ada perbaikan asal, dengan cara-cara konstitusional dan demokratis. “Jangan seperti sekarang, bikin isu ke mana-mana. Saya bilang mengganti presiden ada caranya demokratis dan konstitusional. Jangan ngantem sana-ngantem sini,” katanya.
Sementara itu Ketua PCNU Kota Serang Matin Syarkowi mengatakan, langkah yang diambil pihaknya mendorong perekonomian umat yaitu dengan merealisasikan program rumah pangan santri. Ini langkah strategis dalam kerangka ketahanan pangan para santri. “Majelis pesantren salafi bekerja sama dengan Bulog selaku wakil pemerintah. Ini menunjukan terima kasih NU kepada pemerintah telah peduli terhadap santri, khususnya pesantren salafi,” katanya.
Menurutnya, keberadaan pesantren salafi merupakan guru pendidikan di Nusantara sebetulnya. Selama beberapa presiden belum pernah ada, tapi di era Joko Widodo pesantren salafi sudah disentuh oleh negara. “Artinya dulu kami menuntut agara negara hadir hari ini kami bisa lega karena negara sudah hadir di tengah-tengah pesantren salafi,” terangnya.
Ia menjelaskan, di awal realisasi program tersebut, ada sekira 100 pesantren yang memperoleh program tersebut, tahap awal 30 untuk se-Banten. Program ini bertujuan untuk membangun kemandirian pesantren. “Jadi pesantren berjualan, baik untuk santri ataupun masyarakat sekitar. Jadi barang itu bisa dijual untuk masyarakat sekitar juga. Besok (hari ini-red) 20 pesantren akan dikirim barang,” jelasnya
Pria yang akrab disapa Matin itu berharap, pesantren adalah basis pendidikan nasional, kenapa negara harus hadir, agar pesantren bisa mengembangkan ekonominya dan mandiri. Sehingga pesantren bisa menambah untuk perkembangan di pesantren itu sendiri tanpa harus tergantung kepada semacam bantuan jenis proposal. “Pemerintah memberikan pancing, memberikan kail, untuk mereka berjualan, ekonomi diharapkan bisa menunjang pesantren itu,” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)
