KI Banten Tangani 100 Sengketa Informasi

SERANG – Sebagai sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi, Komisi Informasi (KI) Banten  terus bergerak sesuai tugas fokok dan fungsinya tersebut.

Sejak tahun 2016 hingga awal tahun ini, terhitung sebanyak 100 sengketa informasi yang telah ditangani oleh KI. 89 diantaranya masuk pada tahun 2016, dan 11 lainnya tahun ini. Salah satu Komisioner KI Banten Ade Jahran menjelaskan, dari seluruh sengketa yang masuk 66 diantaranya telah selesai, sedangkan sisanya dalam proses penyelesaian.

“Badan public harus terbuka kepada masyarakat, dan diharapkan semua badan public termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya dengan membuka akses public terhadap informasi.Apabila informasi public tersedia dengan cukup, maka bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan baik eksekutif, legislative dan yudikatif,” ujar Ade Jahran, Jumat (12/5).

Selain menyelesaikan sengketa, KI Banten pun mencanangkan sejumlah program untuk penguatan kelembagaan dan mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Banten. Beberapa program yang akan dilaksanan tahun ini diantaranya, pelatihan menulis bagi komisioner dan pegawai KI Banten, menerima kunjungan rombongan Kominfo Kota Serang terkait peguatan kelembagaan, dan menerima kunjungan sekaligus koordinasi Kadis Kominfo Provinsi Banten.

Selanjutnya, melakukan rapat dengan Kominfo Provinsi Banten, membuat tata tertib dan uraian tugas di Komisi Informasi Banten, dan menghadiri dan menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten dengan tema “Memahami Keterbukaan Informasi Publikdalam Kerangka Organisasi Perangkat Daerah”.

“Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan semuanya. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu bimtek BUMN/BUMD dan Parpol, bimtek implementasi KIP bagi pemerintah desa, peningkatan SDM KI bidang kepaniteraan, dan sosialisasi lewat iklan layanan masyarakat,” jelas Ade.

Terkait kelembagaan KI, Ade menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Keanggotaan Komisi Informasi Pusat berjumlah tujuh orang. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berjumlah lima orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

“Adapun tugas KI berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik diantaranya, menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di kabupaten/kota selama  Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang¬Undang ini kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta,” papar Ade.

Lebih lanjut Ade menjelaskan, adapu tujuan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kemudian, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Selanjutnya, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas,” jelasnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com/adv)