Klinik Lingkungan Hidup Dioperasikan

Kepala DLH Sri Budi Prihasto foto bersama dengan pelaku industri seusai penyerahan SK Klinik Lingkungan Hidup di Hotel Le Dian, Kota Serang, Rabu (11/9). Foto: Lutfi/Radar Banten

SERANG – Klinik Pengelolaan Lingkungan Hidup Eco Industry segera dioperasikan. Klinik yang diinisiasi Kepala Seksi Bina Lingkungan dan Kegiatan Usaha Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Heny Hindriani itu, menjadi tempat bagi pengusaha di Serang untuk bertukar pikiran mengenai perkembangan industri di Kabupaten Serang.

Untuk menjalankan operasional klinik itu ditandai penyerahan Surat Keputusan (SK) pengelola klinik oleh DLH Kabupaten Serang kepada pengurus dan penandatanganan pakta integritas oleh pengurus dan pelaku industri di Serang, Rabu (11/9). Acara penyerahan SK dirangkaikan bimbingan teknis (bimtek) limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) bagi industri di Kabupaten Serang.

Heny mengatakan, klinik pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi tempat yang ramah bagi kalangan industri. “Aplikasi dan website klinik ini sudah beres, dan ini yang akan sosialisasikan,” ujarnya.

Pengurus klinik lingkungan hidup, kata Heni, terdiri atas pelaku industri, birokrat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, akademisi, dan unsur media.

Kepala DLH Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto menyambut baik klinik pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Menurutnya, klinik sangat bermanfaat bagi industri di Kabupaten Serang. “Kami mengapresiasi pembentukan klinik ini,” ucapnya.

Usai penyerahan SK kepengurusan Klinik Pengelolaan Lingkungan Hidup, acara dilanjutkan Bimtek Pengelolaan Limbah B3 bagi kegiatan industri Bata Ringan dan Peleburan Besi. Menurut Budi Prihasto, salah satu permasalahan krusial yang dihadapinya pencemaran akibat limbah B3. Salah satunya, dihasilkan dari sisa pembakaran batu bara dan kegiatan peleburan besi serta bata ringan yang dikenal fly ash dan bottom ash maupun slag steel dan oli bekas. “Limbah masih banyak belum terkelola dengan baik, sehingga seringkali memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat,” terangnya.

Kata Budi, kurangnya pemahaman terhadap aturan teknis tata laksana perizinan pada bidang pengelolaan limbah B3 mengakibatkan terbatasnya kesadaran dan lemahnya komitmen industri terhadap pengelolaan lingkungan yang baik. Lantaran itu, bimtek dilaksanakan sebagai kesempatan tepat bagi industri untuk memahami pengelolaan limbah B3.  “Kami mengharapkan para peserta mengantisipasi timbulnya dampak negatif lingkungan,” harapnya.

Sementara itu, Anjar Munaryanti, pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan bahwa industri harus dapat mengelola limbah B3 dengan baik agar tidak membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat. “Kalau limbah B3 mau dikelola oleh pihak luar atau pihak ketiga, maka harus yang sudah mengantongi izin,” sarannya. (alt/zai/ags)