Koalisi Gemuk Jadi Beban Ati

Kemampuan Lobi Politik Diuji

Syaeful Bahri

CILEGON – Banyaknya partai politik (parpol) yang mengusung pasangan Tb Iman Ariyadi dan Edi Ariadi pada Pilkada 2015 kini menjadi beban tersendiri bagi Ratu Ati Marliati. Kini, Ati harus kerja keras meminta rekomendasi atas nama dua calon kepada seluruh parpol bila ia ingin dilantik menjadi wakil walikota Cilegon.

Diketahui, pada Pilkada 2015 pasangan Iman–Edi didukung 11 dari 12 partai peserta Pemilu 2014. Selain didukung oleh sembilan parpol pemilik 35 kursi di DPRD Cilegon, pasangan petahana itu juga turut didukung oleh dua partai nonparlemen, yakni Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Setelah Iman tersangkut masalah hukum, Edi pun menggantikan posisi Iman sebagai walikota. Pada 12 April 2019, DPRD menggelar pemilihan wakil walikota yang diikuti dua calon, yakni Ati Marliati dan Reno Yanuar. Setelah Ati terpilih dan ditetapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak melantik karena ada salah satu syarat yang kurang, yakni rekomendasi parpol.

Ati sebenarnya sudah melampirkan dukungan dari Partai Golkar. Namun, surat dukungan itu dianggap tidak sesuai Pasal 39 ayat (2) PP 12/2018. Kini, Kemendagri meminta agar syarat pencalonan dipenuhi, yakni mendapat dukungan dari parpol atau gabungan parpol koalisi yang dulu mendukung Iman-Edi.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Syaeful Bahri menilai beban yang ditanggung Ati merupakan konsekuensi negatif dari koalisi gemuk saat Pilkada 2015. Di sisi lain koalisi gemuk memudahkan pasangan calon melenggang ke kursi kepala daerah. Namun, hal itu menjadi problem saat terjadi persaingan di tengah perjalanan periode kepemimpinan.

“Giliran harus ada kompetisi di sinilah kemudian persoalannya. Segala  sesuatu ada konsekuensinya,” ujar Syaeful kepada Radar Banten, Senin (10/6).

Meski begitu, masalah yang kini dihadapi Ati dinilai masih ada solusi. Di sinilah, kata Syaeful, kepiawaian Partai Golkar sebagai parpol yang paling berkepentingan mengantarkan Ati menduduki kursi wakil walikota diuji. Para politisi Golkar dituntut piawai melobi parpol lain untuk mau mengeluarkan rekomendasi.

“Saya rasa tidak mustahil. Dalam politik itu urusannya win win solution, bukan menang kalah, tapi menang semua. PDIP masih mungkin bisa dilobi. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin,” ujar mantan Ketua KPU Cilegon itu.

Menanggapi permasalahan yang dihadapi calon wakil walikota terpilih, Walikota Cilegon Edi Ariadi menilai koalisi gemuk yang dulu mengusungnya bersama Iman Ariyadi tidak menjadi beban bagi Ati. Menurut Edi, hal itu menjadi persoalan yang harus ditangani secara berasama. Terutama oleh DPD Partai Golkar Cilegon dan DPRD Kota Cilegon.

“Harusnya koalisinya dari DPD Golkar lobilah. Termasuk DPRD-nya juga membantu. Setelah mereka oke, saya pasti setuju,” ujar Edi.

Edi sendiri mengaku menginginkan proses pendefinitifan Ratu Ati Marliati sebagai wakil walikota Cilegon bisa dilakukan secepat mungkin agar bisa membantunya dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintah. “Haruslah ada wakil, Bu Ati enggak akan kehilangan waktu untuk jadi wakil, lobinya aja diintensifkan, melalu jalur apa pun,” kata Edi. (bam-ibm/ags)