Komisi IV Gelar Rakor dengan Tujuh SKPD Mitra Kerja

DPRD Provinsi Banten

DPRD Provinsi Banten
Suasana Rakor Komisi IV DPRD Provinsi Banten dengan tujuh SKPD mitra kerja, kemarin.

JAKARTA – Untuk mempersiapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Grand Tropik Jakarta selama dua hari.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, HM Sayuti, Rakor ini dipandang perlu agar Komisi IV mengetahui arah pembangunan yang akan dilakukan oleh masing-masing SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Provinsi Banten. “Dalam Rakor ini juga sekaligus perkenalan dengan pejabat struktural yang baru di setiap SKPD mitra kerja Komisi IV seperti Kepala Bappeda, Kepala DBMTR, dan yang lain,” kata Sayuti, Senin (25/1/2016).

Adapun ketujuh SKPD yang merupakan mitra kerja Komisi IV, di antaranya; Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang).

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Thoni Fhatoni Mukson menambahkan, pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ini, DBMTR memiliki anggaran sebesar Rp906,847 miliar lebih dengan lima program dan 54 kegiatan, antara lain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan; Dishubkominfo sebesar Rp110,470 miliar lebih dengan lima program, antara lain Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut dan Udara serta Perkeretaapian, Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Telematika;

SDAP sebesar Rp467,486 miliar lebih dengan enam program dan 42 kegiatan, antara lain Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman, Program Pembinaan dan Penataan Perumahan; Distamben sebesar Rp53,293 miliar lebih dengan enam program dan 30 kegiatan, antara lain Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, Geologi, dan Mitigasi Bencana Geologi, Pengembangan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi; Bappeda sebesar Rp36 miliar lebih dengan tujuh program dan 23 kegiatan, antara lain Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan, Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Pengendalian Pembangunan Daerah, dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;

BLHD sebesar Rp36 miliar lebih dengan delapan program dan 23 kegiatan, antara lain Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3, Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Pengkajian Dampak Lingkungan, Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; Biro Ekbang sebesar Rp29,530 miliar lebih dengan empat program dan 16 kegiatan, antara lain Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten, dan Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten.

“Kami berharap, pelaksanaan program dan kegiatan SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2016 ini bisa dilaksanakan secara maksimal,” harap¬†Thoni Fhatoni Mukson, sambil menutup pembicaraan. (DPRD Provinsi Banten/ADVERTORIAL/Bayu)