Komisi V Sorot Ketimpangan Pendapatan Dokter

Sebulan Dokter Spesialis ASN Kantongi Rp58,5 juta

SERANG – Profesi dokter merupakan profesi yang didambakan sebagian besar masyarakat. Itu lantaran pendapatan seorang dokter tiap bulan bisa puluhan juta rupiah.

Untuk dokter spesialis, per bulan di atas Rp30 juta. Namun, di Provinsi Banten, pendapatan dokter spesialis yang berstatus aparatur sipil negara (ASN)  bisa mengantongi lebih dari Rp58 juta.

Timpangnya pendapatan dokter spesialis yang ASN dan non-ASN mendapat sorotan dari Komisi V DPRD Banten. Sekretaris Komisi V Fitron Nur Ikhsan mengungkapkan, timpangnya pendapatan dokter spesialis yang berstatus ASN dan non-ASN berimbas pada layanan kesehatan di RSUD milik Pemprov Banten.

“Kami sebenarnya tidak mempersoalkan pendapatan dokter ASN dan non-ASN karena itu kewenangan pemerintah pusat. Yang kami persoalkan justru ketimpangan pendapatan antardokter non-ASN di RSUD Banten dan RSU Malingping,” kata Fitron kepada Radar Banten, Jumat (17/1).

Dikatakan Fitron, harus ada pembeda antara pendapatan dokter spesialis non-ASN di RSUD Banten dan RSU Malingping. “Setidaknya untuk dokter spesialis non-ASN di RSU Malingping dua kali lipat dari yang bertugas di RSUD Banten yang berada di ibukota provinsi,” paparnya.

Ia melanjutkan, Komisi V dalam waktu dekat akan mengundang pihak terkait untuk mendiskusikan hal tersebut. Sebab, laporan yang diterima Komisi V, banyak dokter spesialis enggan ditugaskan di RSU Malingping lantaran pendapatannya sama saja dengan di RSUD Banten.

“Ini tidak bisa dibiarkan karena khawatir pelayanan di RSU Malingping terkendala kekurangan dokter spesialis. Sejauh ini dokter spesialis belum ada yang permanen di RSU Malingping,” ungkapnya.

Fitron mengaku, telah menyampaikan kepada pimpinan Komisi V agar DPRD Banten memanggil Kepala Dinkes Banten, Direktur RSUD Banten, dan Direktur RSU Malingping serta Kepala DPPKD Banten.

“Logika saja, kalau dapat tunjangan kelangkaan Rp30 juta, ya mending praktik di Kota Serang dibandingkan praktik di Malingping, Kabupaten Lebak,” tegasnya.

Terpisah, Direktur RSUD Banten dr Danang H Nugroho mengaku, tidak punya kewenangan menanggapi perbedaan pendapatan dokter ASN dan non-ASN. Bahkan, ketimpangan pendapatan antara dokter spesialis ASN dan non-ASN di RSUD Banten dan RSU Malingping pun, Danang enggan mengklarifikasinya.

“Yang punya kewenangan Dinkes Banten, kami hanya punya data gaji dokter di RSUD Banten,” ujarnya.

Danang menambahkan, dokter spesialis ASN memang mendapatkan pendapatan hampir dua kali lipat dibanding dokter spesialis non-ASN.

“Di RSUD Banten sendiri ada 21 dokter spesialis ASN dan delapan dokter spesialis non-ASN,” bebernya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti mengaku, tidak bisa memberikan tanggapan lewat media. “Mohon izin nanti akan saya sampaikan penjelasannya di DPRD (terkait ketimpangan pendapatan dokter),” kata Ati. (den/alt/ira)