Komisi VIII: Pembatalan Haji Sepihak

0
545 views

SERANG – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, keputusan pembatalan haji yang telah diumumkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi dilakukan secara sepihak. Komisi VIII sebagai mitra Kementerian Agama (Kemenag) sama sekali tidak pernah diajak untuk memutuskan hal itu.

“Kita sudah tiga kali rapat dengan Menteri Agama (Menag), terkait batal atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji 2020. Memang ada beberapa opsi. Opsi haji tetap dilaksanakan dengan normal (semua calhaj asal Indonesia berangkat semua-red), opsi kedua dengan haji dengan pembatasan kuota, atau dibatalkan,” kata Yandri kepada Radar Banten, Selasa (2/6).

Diakui Yandri, pada Jumat malam lalu Menag minta rapat kerja (raker) untuk mengambil keputusan soal pelaksanan haji 2020. Itu sesuai dengan perintah undang-undang yang mengatur keputusan bersama DPR dan Kemenag soal pelaksanaan haji.

“Ternyata Pak Menteri kan tadi (kemarin-red) ngomong sendiri. Ya silakan saja. Tapi itu menyalahi aturan main dan mekanisme. Bagaimanapun juga harusnya diputuskan bersama. Seperti saat dulu memutuskan ongkos naik haji, jadwal, itu kan keputusan bersama Kemenag dengan DPR. Dan rapat-rapat itu kan dilaksanakan di gedung DPR RI, tidak di tempat lain,” tandas anggota DPR dapil Banten II (Serang-Cilegon) ini.

Kata Yandri, keputusan sepihak yang diambil Menag itu berdampak panjang. Sebab menyangkut 190 ribu calhaj dan petugas haji serta anggaran penyelenggaraan haji dari APBN sebesar Rp351 miliar.

“Nah, uang penyelenggaran haji itu mau diapakan? Kalau soal ongkos haji jamaah, kan tidak akan kita ganggu seperser pun. Tapi dana yang dari APBN itu, mau diapakan saat haji dibatalkan. Menteri kan tidak bisa jalan sendiri,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN ini.

Yandri berharap, Menag dapat mengevaluasi diri mengenai tatacara kebijakan sebab negara diatur oleh undang-undang. “Kita harusnya saling menghormati,” imbuhnya.

Terkait raker yang akan dilaksanakan pada Kamis (4/6) mendatang dengan Menag, Yandri mengatakan, Komisi VIII sudah sepakat tidak akan menggelar raker lagi dengan Menag. “Sebab kan percuma saja, silakan saja Menag rapat sendiri,” pungkasnya. (alt)