Komisi XI Pantau Bantuan UMKM

0
507
Suasana dialog antara Komisi XI dengan perwakilan UMKM di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Ciceri, Kota Serang, Jumat (27/11).

SERANG – Komisi XI DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI  Amir Uskara melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan terkait dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM dalam masa pandemi Covid-19, khususnya kepada pelaku UMKM di wilayah Banten.

Kunjungan dipusatkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Banten dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Rombongan didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan serta beberapa pejabat eselon II di lingkup Kementerian Keuangan.

Dalam kunjungan itu, Komisi XI berdialog dengan perwakilan UMKM  dan perwakilan penyaluran program kredit pemerintah antara lain PT PNM, PT Pegadaian dan Koperasi Abdi Kerta Rahardja yang merupakan linkage PT BAV selaku penyalur Pembiayaan UMi dan pengusul penerima manfaat BPUM. Selain itu perwakilan dari Bank Himbara selaku Penyalur KUR dan Bank yang menerima penempatan dana PEN, serta BPR Marensa Bank dan BPR Ciledug Dhana Semesta selaku Lembaga Keuangan yang turut berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga/margin PEN juga turut hadir dalam acara itu.

UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak Covid-19 dengan diterapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai pencegahan penyebaran Covid-19.

Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Ade Rahman membeberkan untuk wilayah Banten, pada klaster program pembiayaan, telah terealisasi Rp153,92 miliar (2,62% nasional) untuk 35,683 debitur untuk pembiayaan UMi dan Rp.2,93 triliun (1,81% nasional) untuk 73.806 debitur untuk program KUR. “Untuk klaster program belanja pemerintah, telah terealisasi sebesar Rp0,17 triliun (2,48% nasional) untuk 323.855 debitur dan Rp.0,73 triliun (3,12% nasional) untuk 305.714 pelaku usaha mikro. Sedangkan pada klaster penempatan dana di perbankan, telah terealisasi Rp.7,68 triliun (11,9% nasional) untuk 67.672 debitur,” katanya.

Program-program ini diharapkan akan dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan UMKM untuk melewati masa pandemi. Selain itu, sinergi dengan program-program dalam kerangka Pemulihan ekonomi nasional lainnya senantiasa menjadi perhatian utama agar tercipta kesatuan program yang utuh untuk UMKM Indonesia. “Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia agar UMKM dapat maju dan bergerak untuk menggerakkan perekonomian Indonesia,” katanya.

Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir yang disalurkan kepada Usaha Mikro melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pandemi Covid-19 berdampak langsung pada Debitur Pembiayaan UMi yang sebagian besar bergerak di sektor informal, salah satunya dalam bentuk penurunan omzet penjualan. “Oleh karena itu, BLU PIP memberikan relaksasi pembiayaan berupa penundaan angsuran pokok Pembiayaan UMi. Per November 2020, telah terdapat 266 ribu Debitur yang menerima relaksasi berupa penundaan pembayaran pokok,” tegasnya. (alt/air)