Komite Sekolah Bingung dengan Kebijakan WH

Program Pendidikan Gratis

SERANG – Mekanisme penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis untuk SMA SMK negeri masih membuat bingung pihak komite sekolah. Dengan diperbolehkannya menarik sumbangan dari orangtua siswa maka label gratisnya menjadi akan hilang.

Ketua Komite SMAN 3 Kota Serang Deni Arisandi mengatakan, anggaran dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah pusat dan BOS daerah (Bosda) yang berasal dari APBD belum cukup memenuhi kebutuhan sekolah. Kalau memang ada program pendidikan gratis, kata dia, seharusnya tidak ada biaya lagi yang dibebankan kepada orangtua siswa. “Kalau ada (sumbangan-red), berarti bukan gratis,” tandasnya.

Kata dia, kalaupun ada partisipasi dari orangtua, hal itu untuk menutupi kegiatan di luar yang dibiayai BOS dan Bosda, misalnya ekstrakurikuler. “Tentu kami juga bingung menyampaikan kepada orangtua. Pendidikan gratis, tapi diminta sumbangan karena dana yang ada belum cukup,” ujar Deni.

Ia berharap, program pendidikan gratis yang diinginkan Gubernur Wahidin Halim harus benar-benar gratis dan memenuhi kebutuhan sekolah. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan tanpa kendala.

Sementara Ketua Komite SMAN 1 Kota Serang Furtasan Ali Yusuf mengatakan, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi masyarakat. Lantaran dana BOS dan Bosda tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Namun, bentuk partisipasi masyarakat itu harus dirumuskan bersama dengan duduk bersama antara sekolah dengan orangtua. Nantinya, sekolah memberi gambaran kebutuhan sekolah.    “Sedangkan yang dikover Bosda hanya berapa. Kebutuhan berapa, kekurangan berapa,” ujarnya.

Lantaran sifatnya sumbangan maka partisipasi itu tidak wajib. Besaran sumbangan itu tak ditentukan.

Ia menegaskan, bagi siswa yang tidak mampu tak akan dimintai sumbangan. Sedangkan siswa yang mampu juga nilainya bervariasi sesuai kemampuan.

Hanya saja, lanjutnya, itu mekanisme dulu. Sedangkan untuk saat ini belum ada pembicaraan karena pergub juga baru keluar dan sedang dikaji pihak sekolah. “Biasanya pembicaraan dengan orangtua memang di awal, tapi karena menunggu kebijakan jadi belum dilakukan,” terang anggota DPRD Kota Serang itu.

Kata dia, dengan diperbolehkannya sumbangan itu maka memberi ruang kepada yang mampu. Kata dia, selama ini orangtua siswa yang mampu tidak berani memberi sumbangan.

Dihubungi terpisah, Koordinator Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Provinsi Banten Nurhipalah menuturkan, pihaknya sudah selesai mengkaji Pergub 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis pada SMA, SMK, dan Sekolah Khusus Negeri. Menurutnya, Pergub 31 yang diterbitkan Gubernur Wahidin Halim sama saja dengan Pergub 30 Tahun 2017. “Bedanya cuma ada kata gratis saja di Pergub 31,” kata Nurhipalah kepada Radar Banten, kemarin.

Ia menambahkan, Pergub 31 yang kini diberlakukan selanjutnya disosialisasikan FKKS ke semua sekolah. Sehingga, pihak sekolah tidak lagi bingung soal adanya partisipasi dari masyarakat dalam biaya pendidikan. “Selama ini kan pihak sekolah bingung, di Pergub 30 diperbolehkan menerima sumbangan, sedangkan Pak Gubernur melarangnya. Tapi, berdasarkan isi Pergub 31, ternyata pihak sekolah masih diperbolehkan menerima sumbangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teranggarkan dalam penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.

Kendati isi Pergub 31 sesuai harapan FKKS, Nurhipalah mengaku, dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pihaknya tetap mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016. “Kita tidak hanya menggunakan Pergub 31 Tahun 2018, tapi juga berpedoman pada PP 48 Tahun 2008, dan Pergub 30 Tahun 2017. Sebab, Pergub 30 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah,” ungkapnya.

“Pergub 30 bahkan jauh lebih luas aturannya dibanding Pergub 31. Meskipun poin utamanya sama saja. Bahwa pendidikan gratis diprioritaskan untuk siswa SMA SMK Negeri yang tidak mampu di Provinsi Banten,” tambah Nurhipalah.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih dan Sekretaris Dindikbud Banten Joko Waluyo tidak bisa dimintai tanggapannya. Nomor ponsel keduanya dalam kondisi tidak aktif.

Seperti diketahui, pemberlakukan pendidikan sekolah gratis versi WH itu hanya berlaku di 233 SMK SMA dan SKH negeri di Banten. Sementara masih ada ribuan sekolah swasta yang tidak bisa menikmati kebijakan pendidikan gratis itu. (Rostinah-Deni S/RBG)