Komitmen Cagub-Cawagub dalam Perlindungan Anak Diuji

0
3.331 views

SERANG – Kasus kekerasan pada anak masih menjadi masalah serius yang terjadi Provinsi Banten. Lantaran itu, kandidat calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) yang maju di Pilgub Banten harus berkomitmen menjadikannya sebagai prioritas program. Soal ini, akan menjadi materi debat kandidat putaran ketiga yang akan digelar Kamis (9/2).

Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten, kasus kekerasan anak hingga 2016 mencapai 504 kasus. Sebanyak 137 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual.

Akademisi Untirta Lia Ariesta Dewi mengatakan, kekerasan pada anak dan perempuan seperti fenomena gunung es. “Kasus yang muncul ke permukaan hanya sebagian dari kasus yang belum banyak ditemukan. Ini harus menjadi perhatian dan komitmen tersendiri pemimpin Banten nanti,” ujarnya kepada Radar Banten, Selasa (7/2).

Seperti diketahui, salah satu sorotan yang akan menjadi tema debat putaran III Pilgub Banten mengangkat soal perlindungan anak. Debat tersebut akan dilaksanakan di Hotel Krakatau Cilegon, Kamis (9/2). “Saat debat nanti, kita akan lihat sejauh mana komitmen para kandidat melihat soal perlindungan anak. Di situ kita akan lihat komitmen mereka,” kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Apik ini.

Misalnya, program bantuan hukum bagi anak yang tersandung kasus hukum. Termasuk program rehabilitasi secara mental bagi anak yang menjadi korban kekerasan. “Perlindungan anak tidak hanya sekadar perlindungan hukum ketika ada kasusnya. Tapi juga proses rehabilitasi pasca kasus. Termasuk upaya dini untuk mencegah terjadinya kasus tersebut,” ujarnya.

Selain bantuan hukum, lanjut Lia, perlindungan anak bisa diwujudkan dalam bentuk fasilitas panti rehabilitasi psikologi anak korban kekerasan dan pos sahabat anak. Termasuk ruang sidang khusus anak yang belum ada di Banten. “Pos anak sudah ada, tapi itu belum dijalankan secara maksimal. Kemudian, sidang pada kasus anak di pengadilan kita juga belum ada. Padahal ruang sidang anak semestinya dibuat sendiri yang didesain khusus,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua LPA Banten M Lutfi mengatakan, tingginya kasus kekerasan terhadap anak karena masih ada orang dewasa yang menganggap anak adalah manusia yang belum utuh dan lemah. Akhirnya ada yang hanya dijadikan objek penderitaan. “Padahal, anak adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia dewasa pada umumnya, sehingga tak jarang anak menjadi korban kekerasan dan penelantaran,” katanya.

Untuk itu, kata Lutfi, diperlukan upaya pencegahan di lingkungan keluarga dengan menciptakan suasana rumah yang ramah, nyaman, dan aman bagi anak. “Contohnya dengan membangun komunikasi yang dialogis, mendengarkan dan menghargai pendapat anak atau orangtua adalah teman curhat yang nyaman bagi anak,” katanya.

Kata dia, pemerintah juga berkewajiban memenuhi hak-hak anak. Mengalokasi anggaran yang proporsional dan peningkatan kapasitas anggaran guna pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan pokok bagi kepentingan terbaik anak. Selain itu, perlu dibangun shelter atau rumah aman bagi anak di setiap kabupaten kota. “Baik bagi korban, saksi anak, anak sebagai pelaku, dan penjatuhan hukuman yang berkeadilan bagi si korban dan keluarga korban,” ujarnya. (Supriyono/Radar Banten)