SERANG – Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengunjungi Pendopo Bupati Serang, Kamis (13/10), pukul 09.00 WIB. Kunjungan Aris bersama jajaran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten tersebut, dalam rangka kegiatan roadshow wacana gerakan perlindungan anak di tingkat desa.
Kedatangan Arist bersama jajaran LPA Banten disambut Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan Agus Erwana. Turut hadir Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang Oyon Suryono dan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) BKBPMP Iin Adillah.
Ketua LPA Banten Uut Lutfi mengatakan, kedatangannya ke pendopo dalam rangka audiensi dengan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang diwakili Asda I untuk menyosialisasikan program Komnas Anak dan LPA terkait gerakan perlindungan anak di tingkat desa. “Kita wacanakan gerakan ini dimulai di Kabupaten Serang, karena dari sekian kasus yang dilaporkan ke LPA didominasi wilayah Kabupaten Serang. Hampir 60 persen,” tegas Lutfi sebelum melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Serang di ruang pendopo bupati.
Katanya, per satu semester 2016 ini laporan yang masuk ke LPA dari Kabupaten Serang sudah mencapai 20 kasus, terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak di perkampungan. Untuk itu, Komnas Anak dan LPA ingin mendorong bupati agar ada gerakan penguatan perlindungan anak di tingkat desa dalam rangka meminimalisasi kasus-kasus kekerasan tersebut.
“Kita lebih kepada pencegahan preventif berupa program gerakan perlindungan anak se-Kampung. Di Kabupaten Serang dilihat dari data kami, kejadiannya mayoritas di perkampungan, baik itu kekerasan fisik maupun seksual. Jadi, peran kami bagaimana bisa bersinergis dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Senada disampaikan Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait. Kata Arist, kedatangannya bersama tim LPA Banten dalam rangka mengintegrasikan program, yakni membangun gerakan anak se-kampung yang menjadi gerakan nasional. “Program ini sangat strategis, minggu ini akan kita deklarasikan di Sulawesi Utara untuk 114 desa. Paling tidak, di kampung itu nanti ada gerakan masyarakat saling memperhatikan,” terangnya.
Menurutnya, untuk mengurangi tindak kekerasan dibutuhkan peran serta masyarakat melalui pemahaman soal pentingnya kepedulian terhadap anak. “Kekerasan kan dampak dari misalnya ibu-ibu stres akibat ekonomi dan sebagainya. Ini tujuan kami roadshow yang merupakan sebuah gerakan bersama sebagai bahan teguran. Diawali dengan bupati mengundang kepala desa memberikan pelatihan bagaimana gerakan perlindungan anak. Kita kerja sama,” jelasnya. (Nizar S).
