Korupsi Genset RSU Banten, PPTK Genset RSU Banten Diperiksa

SERANG – Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan genset RSU Banten senilai Rp2,2 miliar, Hartati Andrasih diperiksa penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Banten, Kamis (7/11). Hartati diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan korupsi pengadaan genset jilid II tersebut.

Informasi yang diperoleh Radar Banten, Hartati tiba di Kejati Banten sekira pukul 08.30 WIB. Dia lalu menuju ruang pidana khusus (pidsus) Kejati Banten. Hingga pukul 15.00 WIB, Hartati masih berada di ruang pemeriksaan. “Masih ada di dalam (Kejati Banten-red), belum selesai proses pemeriksaannya,” kata sumber Radar Banten di lingkungan Kejati Banten.

Hartati Andrasih adalah salah satu nama yang disebut majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang turut bertanggungjawab dalam perkara korupsi genset tahun 2015 itu. Selain Hartati, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSU Banten Akhrul Aprianto, koordinator pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Sri Mulyati juga turut disebut.

Nama ketiganya muncul dalam uraian vonis mantan kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo, staf RSU Banten M Adit Hirda Restian, dan Direktur CV Megah Teknik Endi Suhendi. Vonis tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor Serang, Jumat (3/5) lalu. “Untuk keduanya (Akhrul dan Sri-red) belum dipanggil. Baru Hartati,” katanya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Holil Hadi mengakui ada pemeriksaan terhadap Hartati yang dilakukan oleh penyidik Kejati Banten.“Betul dilakukan pemeriksaan. Saya tidak tahu (mengenai materi pemeriksaan-red),” kata Holil.

Sigit, Adit, dan Endi diketahui telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Serang. Ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Sigit divonis 16 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Sementara Adit dan Endi masing-masing divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Khusus Endi, diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp583 juta. Uang pengganti itu telah diserahkan Endi selama proses penyidikan. (mg05/nda/ags)