Korupsi Normalisasi Karangantu, Saksi Tak Mengetahui Pendaftar PT SJK

Korupsi
Endang Suhardiredja (kiri), Sri Hartoyo (kanan). (Foto: Merwanda)

SERANG – Oknum yang mendaftarkan PT Surtini Jaya Kencana (SJK) sebagai peserta pelelangan tender proyek pembangunan prasarana pengaman pantai dan normalisasi muara pantai Karangantu masih menjadi misteri. Soalnya, Direktur PT SJK Endang Suhardiredja menyangkal jika perusahaannya mengikuti pelelangan tender proyek tahun 2012 senilai Rp4,8 miliar itu di Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (DSDAP) Provinsi Banten.

Dilansir dari Harian Radar Banten, Endang Suhardiredja mengungkapkan hal itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Selasa (1/3/2016). Endang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Kepala DSDAP Provinsi Banten Iing Suwargi dan pelaksana proyek Iyus Priatna.

“Saya tidak tahu (proyek muara pantai Karangantu-red). Tahunya setelah dipanggil penyidik (Polda Banten-red), pekerjaan ini dikerjakan PT Surtini Jaya Kencana. Saya lihat di kontrak, memang ada tanda tangan, tapi bukan tanda tangan saya,” tegas Endang di hadapan majelis hakim yang diketuai Jasden Purba.

Endang menuturkan, sebelum pelelangan tender proyek dibuka DSDAP, saksi pernah bertemu dengan Kepala Kantor PT Bali Pacific Pragama (BPP) Dadang Prijatna di Kota Serang. Saat itu, orang kepercayaan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan tersebut meminta Endang untuk mengakui bahwa pengerjaan proyek itu telah diserahkan kepada Iyus Priatna.

“Saya ditelepon Ratu Irma (Suryani/Komisaris PT SJK-red), suruh menghadap Pak Dadang (Prijatna-red) di kantor PT Bali Pacific di Lontar, Serang. Di situ, saya dikasih berkas (penawaran-red), ada orang dinas (DSDAP Provinsi Banten-red) juga. Saya dikasih berkas, disuruh ngaku, pekerjaan di lapangan dikerjakan Pak Iyus (Priatna-red). Saya tidak mau. Kan saya tidak pernah mendaftar, tidak pernah ikut lelang,” tegas saksi yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Ricky Parlin, Subardi, Dipiria, dan AR Kartono itu.

Jawaban Endang membuat oknum yang memasukkan penawaran PT SJK untuk mengikuti pelelangan tender proyek senilai Rp4,8 miliar itu menjadi misteri. Oleh karenanya, majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan Ratu Irma Suryani dan Dadang Prijatna sebagai saksi di persidangan. Keterangan mereka akan dikonfrontir dengan keterangan Endang.

“Panggil Dadang, Ratu Irma. Kemudian, tim lelang (panitia pelelangan-red) dan Wawan. Dirunut supaya jelas, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Tidak mengajukan (mendaftar pelelangan-red), tapi jadi pemenang. Bingung kita,” tegas hakim Jasden Purba.

Endang selaku penanggung jawab PT SJK pun, mengaku tidak mengetahui jumlah ahli konstruksi yang dipekerjakan perusahaannya untuk melaksanakan proyek normalisasi muara pantai Karangantu di Kota Serang itu. “Direktur itu bertanggung jawab keluar dan dalam perusahaan berdasarkan undang-undang perseroan terbatas,” jelas Jesden Purba.

Sebelumnya, mantan Kepala Pelabuhan Perikanan Muara Pantai Karangantu Sri Hartoyo juga diperiksa sebagai saksi. Diakuinya, proyek normalisasi muara pantai Karangantu itu merupakan usulan dari instansinya, agar kapal nelayan dapat bersandar di Pelabuhan Muara Pantai Karangantu. Pihak Pelabuhan Perikanan Muara Pantai Karangantu kemudian menyampaikan usulan itu kepada Pemprov Banten.

“Saat pasang surut, kapal tidak bisa masuk pelabuhan karena alur Pantai Karangantu itu dangkal,” jelas Sri Hartoyo.

Selama satu tahun pengerjaan, saksi tidak mengetahui jika proyek itu dikerjakan oleh terdakwa Iyus Priatna. “Saya tidak tahu, tidak memperhatikan,” kata Sri Hartoyo. (RB/nda/don/ags)