Korupsi Pengadaan Lahan SMKN Ciruas, Daud Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Sidang
Ilustrasi/ Inet

SERANG – Karena dianggap terbukti melakukan korupsi pada proyek pengadaan lahan SMKN 1 Ciruas tahun 2012 senilai Rp3,5 miliar, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Daud Fansuri dituntut pidana 2,5 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Rabu (24/2/2016).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daud Fansuri berupa pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan,” tegas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang Subardi di hadapan majelis hakim yang diketuai Epiyanto, seperti dilansir Harian Radar Banten.

Daud Fansuri dinyatakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana dakwaan subsider. Terdakwa juga dituntut pidana denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan dan dibebani uang pengganti sebesar Rp1,7 miliar subsider tiga bulan penjara.

Sidang tidak berlangsung lama karena JPU tidak membacakan seluruh uraian surat tuntutan. Hanya pokok-pokoknya saja.

“Sidang ditunda dan dibuka kembali hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016 dengan agenda pembacaan pembelaan,” kata Epiyanto menutup sidang.

Diketahui, Daud Fansuri didakwa secara subsideritas.

Permasalahan dimulai ketika Daud Fansuri menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pembentukan panitia pengadaan lahan atau tanah unit sekolah baru (USB) SD, SMP, dan SMA atau SMK di lingkungan Dindikbud Kabupaten Serang. Hanya saja, pembentukan panitia ini tidak mengikuti Perpres No 56 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dan sesuai Pasal 61 ayat (1) Peraturan Kepala (Perka) Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 3 Tahun 2007, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan langsung melalui jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak.

Panitia pengadaan lahan bentukan Daud Fansuri juga dianggap tidak sesuai Pasal 14 ayat (1) Perka BPN No 3 Tahun 2007. Soalnya, keanggotan panitia pengadaan tanah di tingkat kabupaten atau kota dibatasi berjumlah sembilan orang.

Terdakwa kemudian mengajukan surat permohonan penaksiran harga lahan kepada KJJP PUNG Zulkarnain & Rekan. Padahal, pembelian lahan itu dapat berpedoman pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi. Akhirnya diputuskan, harga final penawaran lahan Rp175 ribu per meter persegi.

Akhir April 2012, panitia pengadaan tanah membuat berita acara rapat negosiasi harga pengadaan tanah dengan mencantumkan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp175 ribu per meter persegi. Tanda tangan seluruh peserta rapat dicantumkan sebagai tanda setuju.

Harga tertinggi tanah tersebut ditaksir hanya sebesar Rp89 ribu per meter persegi. Mantan Kepala Dindikbud Kabupaten Serang itu tidak memperhitungkan ketersediaan anggaran yang tersedia sebesar Rp1,7 miliar lebih. Terdakwa Daud Fansuri justru mengajukan surat permohonan keputusan Bupati tentang penetapan harga tanah SMKN 1 Ciruas dengan melampirkan bukti kesepakatan nilai ganti rugi tanah berupa berita acara musyawarah negosiasi harga.

Setelah SK harga ganti rugi tanah itu diterbitkan, terdakwa Daud Fansuri memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Inzul Arob untuk mengurus surat pelepasan hak (SPH) untuk melengkapi syarat pembayaran ganti rugi tanah.

Lantaran anggaran pembebasan lahan SMKN 1 Ciruas yang tersedia sebesar Rp1,78 miliar itu tidak cukup, terdakwa Daud Fansuri kembali memerintahkan Inzul Arob mengajukan pembayaran terlebih dulu kepada satu pemilik tanah.

Terdakwa Daud Fansuri kemudian mengubah anggaran pembebasan lahan SMKN 1 Ciruas dengan mengalihkan anggaran pengadaan lahan SMKN Kramatwatu senilai Rp1,85 miliar. Lagi-lagi, terdakwa Daud Fansuri memerintahkan Inzul Arob mengajukan pembayaran lahan untuk dua pemilik lahan. (RB/nda/don/dwi)