Kota Serang Butuh Lahan Parkir Baru

SERANG – Raperda tentang Garis Sempadan Jalan tidak bisa menjadi solusi bagi bangunan yang sudah telanjur melanggar garis sempadan bangunan di jalur-jalur utama di Kota Serang. Apalagi, raperda yang saat ini pembahasannya masih mandek di panitia khusus (pansus) DPRD Kota Serang itu tidak berlaku surut.

Ketua DPRD Kota Serang Namin mengatakan, permasalahan garis sempadan itu muncul karena bangunan lebih dulu ada ketimbang jalan. “Apalagi ada pelebaran jalan membuat bangunan yang berada di tepi jalan harus mundur. Kalau harus sesuai dengan garis sempadan tentu sulit,” ujar Namin, Senin (5/2).

Untuk itu, politikus Partai Golkar itu mengatakan, Raperda tentang Garis Sempadan itu hanya akan berlaku bagi bangunan yang baru akan didirikan. Sebagai solusi agar bangunan yang tidak mengikuti ketentuan garis sempadan itu tak menimbulkan kemacetan lantaran kendaraannya parkir di bahu jalan maka Pemkot Serang harus dapat menertibkan.

Setiap pemilik bangunan yang tak sesuai dengan garis sempadan jalan diminta untuk tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan apalagi trotoar. Pemkot diminta untuk menyiapkan rambu larangan parkir dan larangan berhenti di sejumlah ruas jalan di Ibukota Provinsi Banten ini.

Namun, ia mengatakan, penempatan rambu itu juga harus disertai dengan pengawasan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Perhubungan. “Pengawasan harus tetap dilakukan karena ada beberapa yang nakal juga, sudah tahu ada rambu larangan, tapi masih tetap,” ungkapnya. Untuk itu, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat juga harus digalakkan.

Selain itu, Namin mengatakan, Pemkot juga harus meminta para pemilik bangunan menyiapkan lahan parkir yang tidak mengganggu. Apabila memungkinkan, Pemkot juga dapat menyiapkan kawasan parkir bagi warga. Dengan begitu, tidak ada lagi warga yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.

Anggota DPRD Kota Serang M Ali Soero mengatakan, lantaran ada bangunan yang tidak sesuai dengan garis sempadan jalan, sejumlah kendaraan parkir di trotoar. “Padahal kan trotoar itu bukan untuk parkir kendaraan,” tandasnya.

Ia mengatakan, hal itu terjadi di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Selain bahu jalan, trotoar di sepanjang jalan protokol itu juga dipenuhi kendaraan. Untuk itu, Ali berharap Pemkot dapat menyediakan kawasan parkir bagi masyarakat.

“Misalnya di sepanjang jalan protokol itu ada satu atau dua kawasan parkir. Warga yang ingin datang ke salah satu toko atau bank atau apalah yang ada di jalan itu harus parkir kendaraannya di kawasan parkir, kemudian jalan kaki ke tempat tujuannya,” terang Ali.

Kata dia, meskipun Pemkot harus mengeluarkan anggaran untuk pembebasan guna pembuatan kawasan parkir, tapi hak-hak para pejalan kaki hingga penyandang disabilitas tidak terenggut karena trotoar digunakan untuk parkir kendaraan.

Politikus PDIP itu mengatakan, kawasan parkir tidak perlu terlalu luas karena bisa dibuat bertingkat untuk meminimalisasi anggaran pembebasan lahan dan dapat menampung banyak kendaraan. Namun, dari kawasan parkir itu, Pemkot juga bisa mendapatkan pendapatan asli daerah.

Kasubag Pengaturan Hukum Bagian Hukum Pemkot Serang Lily Muslihat mengatakan, pihaknya masih intens berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait Raperda tentang Garis Sempadan. Namun, ia mengatakan, raperda itu tidak terlalu surut.

“Untuk bangunan yang sudah ada, izinnya masih tetap berlaku. Tapi kalau izin baru harus menyesuaikan dengan perda yang baru nanti,” terangnya.

Ia mengatakan, berdasarkan raperda yang saat ini masih berbentuk draf, batas jarak sempadan tidak diatur. “Itu akan diatur dalam perwal nanti,” ujar Lily. (Rostinah/RBG)