KPK Bidik Suap Korporasi

Ilustrasi

SERANG – Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga 2018 kasus penyuapan menempati posisi tertinggi di jenis perkara tindak pidana korupsi. Selama 14 tahun, ada 564 perkara penyuapan atau 64 persen yang terjadi di Indonesia. Posisi kedua ditempati kasus pengadaan barang dan jasa sebanyak 188 perkara atau 21 persen.

Dulu, apabila ada pegawai yang melakukan suap, maka yang dikenakan sanksi pidana hanya orang itu saja. Namun, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana, bukan hanya orang-orang yang melakukan suap yang terkena sanksi pidana, tapi juga korporasinya. Pasca-Perma ini lahir, ada lima korporasi (perseroan publik/Tbk) di Indonesia yang menjadi tersangka.

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Ariz Arham mengatakan, pihak swasta merupakan peringkat tertinggi kedua pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004-2018. “Ada 238 orang dari pihak swasta yang melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Ariz usai rapat koordinasi Komite Advokasi Daerah Banten di Kantor Dagang Indonesia (Kadin) Banten, Kota Serang, Selasa (26/2).

Berdasarkan pasal 3 Perma itu, tindak pidana dilakukan oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi. Korporasi dapat dipidana apabila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana, dan tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kata dia, korporasi menjadi subjek hukum itu sudah lama, tapi Perma ini dapat menjadi berita acara yang cukup menyakinkan hakim. “Ini sebenarnya tindakan individu atau korporasi yang memberikan suap kepada regulator atau pejabat,” tandasnya.

Selama ini, tambah Ariz, modus pidana korupsi yang dilakukan pengusaha adalah suap. Tahun 2015, korupsi yang melibatkan sektor usaha melebihi legislatif dan eksekutif. Namun, 2018, legislatif kembali menduduki posisi teratas dan sektor usaha di bawahnya.

Kata dia, dengan adanya suap yang dilakukan pelaku usaha kepada pemerintah, pasti ada pengurangan anggaran yang tentu berdampak pada spek atau lainnya. Suap bukan hanya menyebabkan kerugian negara tapi juga perekonomian negara. Untuk itu, KPK mulai melakukan upaya pencegahan kepada pelaku usaha. Selama ini, KPK hanya fokus sektor pemerintah saja. “Selama ini kami belum sentuh pihak swasta yang disebut sebagai pemberi suap,” ujarnya. (Rostinah)

BACA selengkapnya di koran Radar Banten atau versi digital di epaper.radarbanten.co.id. Saksikan juga di Banten Raya TV pada program SELAMAT PAGI BANTEN (07.00 WIB), BANTEN SIANG (13.00 WIB), BANTEN PETANG (17.00 WIB) dan BANTEN MALAM (21.00 WIB) di channel 50 UHF/702 MHz, atau melalui streaming www.barayatv.com/live.