KPK Kawal Peralihan Aset

Walikota Serang Syafrudin mengikuti telekonferensi bersama Kopsurgah KPK terkait pencegahan korupsi di Aula Diskominfo Kota Serang, Selasa (5/5).

SERANG – Sejumlah aset belum dialihkan Pemkab Serang ke Pemkot Serang. Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawal peralihan tersebut hingga sertifikasi kepemilikan aset.

Berdasarkan data yang diperoleh Radar Banten masih ada 230 item aset senilai Rp202 miliar yang belum dialihkan dari Pemkab Serang ke Pemkot Serang. Sementara aset yang telah dialihkan sebanyak 9.606 item senilai Rp468,5 miliar.

“Aset-aset penyerahan dari Pemkab Serang memang sebagian bermasalah terkait administrasi. Proses penyelesaiannya (sertifikasi-red) akan dibantu KPK dan BPN (Badan Pertanahan Nasional-red),” kata Inspektur Kota Serang Yudi Suryadi usai mengikuti teleconference bersama Korsupgah KPK Wilayah Banten, Selasa (5/5).

Yudi mengakui ada sejumlah persoalan terkait sertifikasi kepemilikan terhadap aset yang telah diserahkan oleh Pemkab Serang. “Secara kepemilikannya (aset-aset yang telah diserahkan-red) sedang diurus. Termasuk aset-aset yang belum diserahkan dari Pemkab, KPK akan ikut mengawal,” katanya ditemui di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Serang.

Sementara Walikota Serang Syafrudin mengatakan, KPK memiliki komitmen untuk mengawal seluruh persoalan aset di kabupaten/kota di Banten.

Sehingga, dia berharap proses peralihan aset dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Ada dua hal yang dibahas dalam teleconference tadi, salah satunya terkait aset. Ini menyeluruh, termasuk persoalan aset sengketa,” bebernya.

Terpisah, Koordinator Wilayah II Korsupgah Asep Rahmat Suwandha mengaku akan memberi pendampingan terhadap persoalan aset daerah. Baik terkait pemekaran, konflik dengan pihak ke tiga atau sertifikasi tanah. “Kami siap memberikan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan aset di tiap daerah se-Provinsi Banten,” ujarnya.

Secara nasional, kata Asep, fokus strategi pencegahan korupsi terdiri dari 3 area. Yakni, perijinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

KPK sendiri memberi apresisasi terhadap Banten yang menempati posisi ketiga secara nasional dalam realisasi rencana aksi (renaksi). “KPK apresiasi upaya Banten pada tahun 2019 karena masuk peringkat ke-3 kategori daerah yang memiliki komitmen tinggi pelaksanaan renaksi. Semoga ke depan semakin baik dan terus meningkat prestasinya,” pungkasnya. (fdr/nda)