KPPN Tangerang Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Kepala KPPN Tangerang Mohamad Yusuf Salim (ketiga dari kiri bawah) berfoto bersama dengan sejumlah tamu undangan usai acara pencanangan pembangunan ZI dan WBK di Aula KPPN Tangerang, Kota Tangerang belum lama ini. Foto KPPN Tangerang For Radar Banten

TANGERANG – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang belum lama ini sukses menggelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Aula KPPN Tangerang, Jalan TMP Taruna No.12, Kota Tangerang.

Kepala KPPN Tangerang Mohamad Yusuf Salim mengatakan, dilakukanya acara ini sebagai perwujudan dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada kantor pelayanan di lingkungan pemerintahan.

Hal tersebut juga ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi sebagai upaya dalam melakukan perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau satuan kerja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan KemenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintahan.

“Kami berharap semoga KPPN Tangerang dapat melaksanakan pembangunan ZI dan dapat meraih WBK dan WBBM,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam acara tersebut dihadiri 13 pimpinan dan pejabat pada instansi atau satuan kerja mitra KPPN Tangerang. Di antaranya Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Ombudsman RI Perwakilan Banten, Polres Metro Tangerang Kota, KOREM-052/WKR DAM JAYA, Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Kejaksaan Negeri Tangerang, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur, KPKNL Tangerang I, KPKNL Tangerang II, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, BP2IP Mauk, dan Bank Syariah Mandiri Cabang Cimone & Balaraja.

“Sebagai tanda dimulainya pencanangan pembangunan ZI, dilakukan pemukulan gong. Dan pembacaan deklarasi zona integritas yang berisi komitmen dan janji akan melaksanakan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan sungguh-sungguh dan bersedia menerima sanksi apabila terbukti korupsi,” jelasnya. (adm)