KPU Butuh 5,6 Juta Anggota KPPS

JAKARTA – Pendaftaran calon anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) mulai Rabu (6/3). KPU menargetkan adanya regenerasi besar-besaran KPPS pada pemilu kali ini. Sebab, pekerjaan yang harus dilakukan lebih menantang bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Jumlah KPPS yang akan direkrut KPU tergolong banyak. Dengan jumlah 809.500 tempat pemungutan suara (TPS), dibutuhkan sekira  5,6 juta anggota KPPS untuk melayani 190 juta pemilih di dalam negeri. Sebab, satu TPS akan diisi tujuh anggota KPPS. Itu belum termasuk KPPS yang akan direkrut untuk melayani dua juta pemilih di luar negeri.

Salah satu lompatan besar dalam perekrutan kali ini adalah syarat usia anggota KPPS. Pada Pemilu 2014, anggota KPPS minimal harus berusia 25 tahun. Sementara itu, tahun ini persyaratan usia diturunkan menjadi minimal 17 tahun. Dengan begitu, generasi milenial juga bisa berpartisipasi dalam pemilu sebagai anggota KPPS.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan, pihaknya tidak secara khusus menargetkan kalangan mahasiswa dan milenial untuk menjadi anggota KPPS. Yang penting bagi KPU adalah adanya regenerasi.

“Kami harapkan ada kombinasi antara KPPS yang sudah berpengalaman dengan yang baru-baru,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin.

Dengan kombinasi itu, ada beberapa keuntungan yang bisa diambil. Pertama, para anggota KPPS yang baru bisa belajar melalui pengalaman seniornya maupun lewat bimtek. Apalagi, KPU sedang mengupayakan anggaran bimtek untuk empat orang KPPS per TPS. Anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk bimtek dua orang per TPS.

Selain itu, kehadiran KPPS muda diharapkan mampu memutus mata rantai kecurangan yang terjadi di TPS. “Selama ini kecurangan-kecurangan itu banyak di tingkat KPPS,” lanjutnya.

Tahun ini, sebagian besar oknum yang dicurigai ataupun terbukti curang itu sudah terkena aturan pembatasan masa jabatan dua periode. Posisi mereka akan digantikan orang-orang baru yang diharapkan lebih berintegritas.

Yang tidak kalah penting, jadi anggota KPPS bisa menjadi sarana pendidikan politik yang baik. Dengan begitu, makin banyak masyarakat di kawasan perkampungan, pedesaan, maupun kawasan padat penduduk di kota yang paham tentang pemilu. Khususnya tentang pemungutan dan penghitungan suara.

Meski demikian, Pramono mengisyaratkan bahwa perekrutan anggota KPPS bukan hal yang mudah. Selain usia, ada syarat tidak partisan. Artinya, calon tidak sedang terkait dengan peserta pemilu.

Selain itu, di saat bersamaan Bawaslu juga sedang merekrut 809.500 pengawas TPS. Kemudian, peserta pemilu juga merekrut saksi TPS. “Jadi, di tingkat bawah itu riilnya kami sedang berebut (SDM) dengan mereka,” tutur mantan ketua Bawaslu Provinsi Banten itu.

KPU, tutur Pramono, harus berhati-hati dalam merekrut penyelenggara pemilu. Sebab, mereka adalah ujung tombak pemilu yang akan melayani hak konstitusional rakyat Indonesia. Bila sampai ada manipulasi di TPS, ada potensi terjadi manipulasi lanjutan di level atasnya. Koreksi yang dilakukan tidak akan banyak membantu bila manipulasi terjadi secara masif.

Terkait pelatihan, Pramono memastikan tidak hanya berupa bimtek. Ada buku panduan yang diterbitkan khusus untuk KPPS. KPU kabupaten kota juga sudah diperintahkan untuk membuat simulasi pemungutan dan penghitungan suara secara rutin. “Jadi, KPPS langsung melakukan praktik simulasi sehingga bisa menutupi kelemahan yang tidak mengikuti bimtek,” tambahnya. (jpg/RBG)