KPU Lebak Optimistis Rekapitulasi Suara Selesai Malam Ini

Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di KPU Lebak, Senin (6/5).

LEBAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak optimistis rapat pleno terbuka rekapitulasi suara yang dijadwalkan dari 3 – 6 Mei 2019 dapat selesai sesuai target. Hingga Senin (6/5) siang, KPU Lebak telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 24 dari 28 kecamatan di Lebak.

Ketua KPU Lebak Ni’matullah menyatakan, KPU Lebak tidak menemui kendala dalam proses rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang diagendakan mulai 3 – 6 Mei 2019. Rencananya, pada 7 Mei 2019 hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten akan dikirim ke KPU Provinsi Banten di Serang.

“Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rekapitulasi suara di 24 kecamatan. Jadi tinggal empat kecamatan yang belum. Malam ini kita berharap rekapitulasi suara di tingkat kabupaten selesai dilaksanakan,” kata Ni’matullah kepada Radar Banten, Senin (6/5) malam.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menginformasikan, dinamika yang berkembang pada rapat pleno terbuka rekapitulasi suara merupakan hal yang wajar. Bahkan, ada saksi yang ngotot ingin membuka kotak suara untuk menghitung kembali surat suara rusak. Namun, dinamika tersebut untuk sementara dapat diatasi. Apalagi, saksi yang ingin membuka kotak suara tidak memiliki data sebagai pembanding data yang ada di panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Mohon doanya, semoga proses rekapitulasi suara dapat kita selesaikan. Karena pada 7 Mei 2019, data hasil pemilu 2019 di Lebak harus sudah didorong ke KPU Banten,” ungkapnya.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lebak Ade Jurkoni menyatakan, sesuai peraturan KPU protes yang dilakukan saksi harus menyandingkan data. Namun, jika tidak disandingkan dengan data dari saksi maka KPU Lebak bisa menolak protes yang disampaikan para saksi. Apalagi, keberatan yang disampaikan saksi tersebut sebenarnya telah selesai di tingkat PPK.

“Jika di tingkat kecamatan tidak terselesaikan maka keberatan tersebut dapat dituangkan dalam DA- 3 dan keberatan tersebut bisa diselesaikan di rapat pleno di tingkat kabupaten,” jelasnya.(Mastur)