SERANG – Penetapan jadwal Pilkada yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) DPR-RI pada Sabtu (14/2) lalu tidak bermasalah bagi penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU Kabupaten Serang Mohamad Nasehudin kepada radarbanten.com, Senin (16/2), mengatakan, sebagai penyelenggara akan menerima apapun keputusan yang dihasilkan dari revisi Undang-Undang Pilkada. “Namun sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten, kami belum mendapatkan info resmi dari atasan kami. Dan kemungkinan besar final paripurnanya kan 18 Februari mendatang, kita tunggu saja,” kata Naseh.

Terkait dengan kesepakatan panja yang menghapus syarat uji publik untuk calon kepala daerah, Naseh mengatakan, secara pribadi sangat disayangkan dengan hilangnya uji publik itu. “Bagi saya uji publik itu merupakan bagian penting sebagai upaya untk menakar kompetensi dan integritas para calon. Selain itu juga dengan uji publik masyarakat bisa memberikan partisipasi langsung dalam pemilihan calon yang berkualitas melalui rekomendasi atau klarifikasi track record calon. Namun semua itu hanya harapan karena yang mempunyai fungsi legislasi itu adalah pemerintah dalam hal ini DPR dengan berbagai studinya,” jelas Naseh.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan, kendati pelaksanaan Pilkada diusulkan pada tahun 2015 ini, pihaknya siap melaksanakan pilkada. “Iya kalau kita siap aja pilkada kan anggarannya untuk Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sudah siap,” jelasnya. (Fauzan Dardiri)