KPU Uji Publik Empat Rancangan PKPU Penyelenggaraan Pemilu 2019

Uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan Umum 2019, Jakart, Senin (19/3). Foto: JawaPos.com

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menggelar uji publik terkait rancangan Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2019.

Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, ada empat topik dibahas dalam uji publik ini. “Pertama untuk logistik, kedua untuk pencalonan DPD, ketiga untuk kampanye, dan keempat untuk dana kampanye,” katanya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/3), sebagaimana dilansir JawaPos.com.

Secara rinci draf atau rancangan PKPU yang diuji-publik hari ini meliputi draf PKPU tentang Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian, dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilu dan Pencalonan Anggota DPD dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, dan draf PKPU tentang Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. Kemudian draf PKPU tentang Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, serta draf PKPU tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Uji publik ini bertujuan untuk mendengar pendapat dari banyak pihak, sehingga PKPU yang dihasilkan sempurna. Selain itu, keterlibatan publik akan membuat kinerja KPU semakin baik dan transparan.

“Uji publik melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk mendapatkan catatan dari beberapa pihak untuk menjadi lebih baik. Uji publik menjadi salah satu cara KPU untuk membangun kerja transparan dan akuntabel,” lanjut Arif.

Sebelum dilakukan uji publik, keempat rancangan PKPU tersebut telah melalui beberapa proses. Tahap awal, sekretariat KPU membuat draf untuk dibahas dalam rapat pleno.

Setelah itu jika dibutuhkan pembahasan lebih mendalam, maka KPU akan menghadirkan para ahli. Setelah lengkap, barulah draf PKPU itu masuk tahap uji publik.

Setelah lolos uji publik, kemudian draf PKPU tersebut dilengkapi dan diperbaiki untuk  dikonsultasikan oleh KPU kepada pemerintah dan DPR. “Kalau semua sudah (dilakukan), kamu rapikan, lalu kami kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan,” pungkasnya.

Dalam uji publik ini KPU turut mengundang perwakilan partai politik, institusi pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), perguruan tinggi, dan elemen lain (Sat/JPC/JPG)