Krakatau Steel Restrukturisasi Utang di 10 Bank

Para karyawan PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, saat keluar dari pabrik di Kawasan Industri, Kota Cilegon, Kamis (20/6).

CILEGON  – PT Krakatau Steel (persero) Tbk merestrukturisasi utang senilai USD2 miliar atau sekira Rp27 triliun di sepuluh bank. Kesepakatan restrukturisasi itu telah selesai ditandatangani oleh seluruh kreditur pada 12 Januari 2020 lalu.

Restrukturisasi utang itu dilakukan secara bertahap. Pertama, kesepakatan dibuat dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), dan PT Bank Central Asia Tbk pada 30 September 2019 lalu.

Kemudian, pada 29 Desember 2019 PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank OCBC NISP Tbk yang mengikuti proses tersebut, lalu pada 12 Januari 2020 dua bank swasta lainnya, yakni Standard Chatered Bank Indonesia dan PT CIMB Niaga Tbk turut tunduk dalam perjanjian induk yang sama.

Penandatanganan persetujuan pembiayaan itu dilakukan untuk mendukung rencana transformasi bisnis dan keuangan Krakatau Steel menjadi lebih sehat. Beban bunga dan kewajiban pembayaran pokok pinjaman menjadi lebih ringan sehingga membantu perbaikan kinerja perusahaan dan memperkuat cashflow perusahaan. Proyek restrukturisasi itu berlangsung selama sembilan tahun (2019-2027), dalam jangka panjang diharapkan operasi perusahaan menjadi lebih baik.

“Melalui restrukturisasi ini, total beban bunga selama sembilan tahun utang dapat diturunkan secara signifikan dari USD847 juta menjadi USD466 juta. Selain itu, penghematan biaya juga kita dapatkan dari restrukturisasi Krakatau Steel utang selama sembilan tahun sebesar USD685 juta,” ungkap Dirut PT KS Silmy Karim melalui keterangan resmi, Selasa (28/1).

Langkah selanjutnya, perseroan juga mendorong agar dilakukan dukungan kebijakan regulasi impor baja. Regulasi itu merupakan hal terpenting lainnya untuk mendukung pertumbuhan industri baja yang sehat.

Impor baja saat ini sudah menghantam industri baja nasional dari hulu hingga hilir. Kondisi tersebut jika diteruskan pada akhirnya Indonesia hanya akan menjadi konsumen pengguna baja dari luar negeri saja dan akan semakin menekan defisit neraca perdagangan. (bam/ibm/ira)