Lagi, Dua Tersangka Internet Desa Diperiksa

0
385 views
Dengan tangan diborgol mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi Banten Revri Aroes dibawa ke mobil tahanan untuk ditahan di rutan setelah menjalani pemeriksaan di Kejati Banten, Selasa (13/10).

SERANG – Kepala Laboratorium Administrasi Negara (LAN) Untirta Deden Muhammad Haris dan Direktur CV Sarana Duta Indah (SDI) Muhammad Kholid kembali diperiksa penyidik, Senin (19/10). Pemeriksaan kedua tersangka korupsi internet desa senilai Rp3,5 miliar itu untuk melengkapi berkas perkara.

Penyidik memeriksa keduanya di Rutan Klas IIB Pandeglang. Sementara untuk tersangka mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Kadishubkominfo) Banten Revri Aroes dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek Haliludin dianggap sudah cukup.

“Masih ada yang perlu dilengkapi, kemarin belum selesai (pemeriksaan-red),” kata sumber Radar Banten di Kejati Banten dikonfirmasi melalui sambungan telepon, kemarin (19/10).

Penyidik berencana melimpahkan berkas perkara empat tersangka kepada jaksa peneliti dalam waktu dekat. “Kalau ada kekurangan nanti akan dilengkapi,” tuturnya.

Pemeriksaan terhadap dua tersangka itu diakui oleh Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Siahaan. “Iya betul diperiksa lagi di Rutan Pandeglang, masih ada yang kurang BAP-nya,” kata Ivan.

Empat tersangka itu dijerat Pasal 2 ayat (1) jo dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Keempatnya ditahan penyidik di Rutan Klas IIB Pandeglang sejak Selasa (13/10) lalu. Penahanan itu untuk memudahkan proses penyidikan. “Bukan karena tidak kooperatif (alasan penahanan para tersangka-red),” tutur Ivan

Proyek tahun 2016 itu bimbingan teknis (bimtek) kepada aparatur desa. Target peserta pengembangan telekomunikasi dan telematika itu berjumlah seribu orang. “Kegiatannya internet desa, jumlah pesertanya ada seribu orang dari aparatur desa (se-Provinsi Banten-red),” kata Ivan.

Namun, jumlah peserta tersebut diduga tidak mencapai seribu orang seperti yang tertuang dalam surat pertanggungjawaban (SPJ). “Temuannya tidak sesuai dengan SPJ. Para peserta itu menerima uang saku Rp3,5 juta untuk kegiatan tersebut. Ada selisih temuan Rp1 miliar sekian. Kegiatannya itu dilaksanakan dalam beberapa hari,” ungkap Ivan. (mg05/nda)